Pertemuan Direktorat Jenderal Imigrasi ASEAN yang digelar di Kuta, membahas pencegahan militan teroris asing (FTF) masuk ke masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara.
"Terkait dengan pergerakan atau lalu lintas FTF perlu kesediaan negara anggota untuk sukarela mengkoordinasi data dan menyebarluaskan data ke negara lain (sharing data)," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly usai membuka pertemuan Direktur Jenderal Imigrasi ASEAN 2016 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Selain terkait FTF, forum itu juga membahas terkait kerja sama deteksi dari imigran ilegal yang berhubungan dengan kejahatan transnasional. Dua hal itu, kata dia, telah memberikan dampak luar biasa yang timbul dari kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkoba, penyelundupan manusia, korupsi, pencucian uang dan terorisme.
Selain itu pada agenda yang sama juga digelar Forum Intelijen Imigrasi ASEAN yang membahas terkait pencegahan kejahatan atas kejahatan dalam bidang imigrasi seperi pemalsuan dokumen, pelanggaran izin tinggal, perdagangan dan penyelundupan manusia, keamanna perbatasan dan tempat pemeriksaan imigrasi.
Pertemuan itu menghasilkan beberapa poin di antaranya membentuk forum khusus bagi kepala-kepala tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) utama ASEAN dan berbagi data terkait pergerakan FTF.
Forum Dirjen Imigrasi dan Intelijen Imigrasi ASEAN itu dihadiri negara di kawasan tersebut kecuali Myanmar yang berhalangan hadir. Selain itu juga dihadiri oleh delegasi dari Australia untuk forum konsultasi, mengingat Negeri Kanguru itu merupakan tetangga terdekat ASEAN yang kerap menjadi salah satu tujuan imigran gelap atau pencari suaka.
Info Hukum