Pemerintah tidak mau terburu-buru berunding kembali dengan Jepang terkait industri alumunium di Asahan, Sumatera Utara. Saat ini tim kajian pemerintah sedang mematangkan konsep yang akan dibawa ke meja perundingan. Tahun depan rencananya bahkan pemerintah mengangkat konsultan swasta untuk semakin mematangkan kajian.
Menurut Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internastional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana, pemerintah Indonesia masih punya waktu sampai November 2012. Batas waktu perundingan dengan Jepang adalah tahun 2013. “Jadi sekarang pemerintah sedang bikin kajian yang komprehensif sambil melihat perkembangan perusahaan Inalumnya juga. Nanti pada waktunya kita baru akan bicara lagi dengan Jepang,” katanya di Jakarta, Selasa (4/10).
Inalum merupakan sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki saham sebesar 41,13 persen di perusahaan itu. Sisanya sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang.
Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang bergerak di sektor produksi aluminium. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang, dan Indonesia sendiri harus mengimpor alumunium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Meski demikian, perundingan dengan Jepang terkait proyek Inalum masih berjalan. Proses negosiasi awal antara Indonesia dengan Jepang sudah dijajaki sejak Januari 2011 lalu setelah keluarnya Keputusan Presiden No 27 Tahun 2010 tentang Tim Perundingan Proyek Asahan.
Negosiasi dengan Jepang akan menentukan apakah PT Inalum setelah 2013 akan dikuasai oleh Indonesia seluruhnya atau porsi saham Jepang akan tetap ada di Inalum atau kerja sama akan terus dilanjutkan.
Agus menjelaskan, pemerintah membuat dua tim kajian. Pertama, tim yang mengkaji bagaimana teknis dan proses penyerahan dari Jepang ke Indonesia, jika benar terjadi. “Tim ini menilai apa saja yang harus disiapkan,” jelasnya.
Kedua, tim yang mengkaji bagaimana perusahaan Inalum dijalankan kedepan. “Keduanya bekerja terpisah untuk mempersiapkan masing-masing konsep,” katanya lagi.
Terpenting, kata Agus, pemindahan ini harus membuat kinerja bisnis Inalum semakin kuat. “Kalau tidak, untuk apa diambil. Lebih baik seperti saat ini, toh perusahaan suda untuk, menghasilkan laba. Tinggal perbaikan-perbaikan kecil saja. Tapi kan ada semangat lain dalam hal ini,” ujarnya.
Agus menerangkan, pemerintah berencana untuk membangun cluster industri alumunium di Asahan. Ini dilakukan untuk mengintegrasikan industri hulu dan hilir alumunium. “Tidak semata hanya melihat perusahaan pencairan alumunium. Saat ini terpisah, sehingga tidak efisien. Apalagi alumunium saat ini sedang populer dan banyak dipakai,” jelasnya.
Ketua Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Airlangga Hartarto, menegaskan sikap DPR bahwa Inalum harus diambil alih Indonesia. “Intinya diambil alih dulu, itu babak pertama. Soal siapa yang menjalankan, itu babak kedua lah nanti,” pungkasnya.
