Praktik pendampingan hukum gratis atau pro bono merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi para advokat. Melalui kegiatan ini advokat dapat memberi sumbangsih atas kompetensinya kepada masyarakat tidak mampu yang terlibat perkara hukum. Tingginya biaya peradilan merupakan salah satu alasan praktik pro bono ini perlu terus dilakukan para advokat.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mendorong agar para advokat semakin sering terlibat dalam kegiatan pro bono. Dia menjelaskan keterbatasan anggaran pemerintah dalam bantuan hukum kepada masyarakat maka kegiatan pro bono ini sangat dibutuhkan.
“Keterbatasan anggaran negara yang berdampak bagi terbatasnya jangkauan akses keadilan merupakan salah satu tantangan yang harus segera disikapi. Akses keadilan kepada masyarakat tidak mampu merupakan salah satu prinsip dasar dari rechtstaat atau rule of law,” kata Yasonna dalam acara penghargaan “Hukumonline Awards 2018: Indonesia Pro Bono Champions”, di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Kamis (20/12).
“Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi, atau melindungi hak-hak dasarnya,” kata Yasonna.
Sejak tahun 2013, Program Bantuan Hukum telah menjangkau semakin banyak penerima bantuan hukum. Pada tahun 2016, jumlah penerima hampir 40.000 orang, sedangkan tahun 2017 naik menjadi hampir 50.000 orang. Pada tahun 2018 ini, jumlah penerima bantuan hukum mencapai 92.000 orang.
“Tentu ini masih sangat jauh dari kebutuhan akan akses keadilan bagi masyarakat miskin,” jelas Yasonna.
(Baca Juga: Hukumonline Pro Bono Awards 2018, Ini Para Pemenangnya)
Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan apabila pro bono ini tidak dilakukan maka ketidakadilan dan kesenjangan hukum akan semakin buruk. Sebab, menurut Yasonna, masyarakat miskin dan rentan membutuhkan perlindungan hak-hak yang selama ini sulit dijangkau akses hukum.
Saat berpekara, masyarakat harus menanggung biaya jasa advokat dan persidangan. Sehingga, layanan pro bono dapat memangkas jumlah biaya yang harus ditanggung masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkara hukumnya.
Sehubungan biaya perkara, besaran tarifnya beragam. Dalam perkara pidana, selain dibebankan kepada negara juga terdapat biaya yang ditanggung pihak bersengketa. Sementara perkara perdata, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sengketa. Dalam perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrian, biaya perkara dibebankan kepada negara jika nilai materiil gugatannya di bawah Rp150 juta.
Selain biaya itu, sebenarnya negara menyediakan mekanisme pro bono baik yang dikembangkan dalam sistem peradilan maupun di bawah mekanisme yang diatur UU Bantuan Hukum dan UU Advokat. Negara menyediakan anggaran miliaran rupiah dalam APBN Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan kepada organisasi pemberi bantuan hukum yang membantu warga miskin mencari keadilan.
Sayangnya, dalam praktik, masih sering terjadi pungutan di luar biaya resmi kepada para pihak berperkara oleh oknum aparatus pengadilan. Dan inilah yang terus menjadi bibit mafia peradilan. Penangkapan sejumlah aparat pengadilan oleh KPK memperlihatkan fakta masih belum bersihnya sistem peradilan di Indonesia. Dan kondisi ini mempengaruhi terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
|
Sementara itu, David ML Tobing dari firma hukum Adams & Co menyatakan sejak awal menjadi advokat layanan pro bono merupakan salah satu tujuan utamanya. Dia menyadari saat ini masih banyak masyarakat tidak mampu membayar biaya-biaya yang harus ditanggung saat terlibat perkara hukum.
“Saya ingin berbagi kepada yang tidak mampu itu mengenai ilmu, tenaga dan pendapat. Jadi tidak melulu soal uang. Dan kebijakan kantor minimum 30 persen adalah layanan untuk masyarakat tidak mampu,” kata David.
Bahkan, dia menambahkan layanan pro bono ini sudah menjadi kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai advokat. “Jadi pro bono ini sudah kebutuhan bagi saya. Kalau tidak menjalankan bantuan hukum pro bono ada yang kurang. Sehingga, saya merasa puas dengan pro bono,” ujar David yang pernah tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
















