"Apakah itu Pak Bararudin Lopa, Pak Marzuki Darusman, apakah Pak Basrief, Pak Hendarman, semua pasti ada dukungan partai politik," kata dia.
Karena itu, Prasetyo meminta Burhanuddin untuk tetap bersemangat dalam memajukan kejaksaan meski di tengah perjalanan banyak mendapatkan komentar negatif. "Jadi Pak Bur, saya pikir enggak perlu kita terlalu kecil hati. Kalau dalam perjalanan nanti banyak komentar, bahkan caci-maki, dan sebagainya, dijadikan ‘pil’, ‘vitamin’ untuk menyehatkan kita," pesannya.
Optimalkan pencegahan
Dia juga meminta penggantinya, ST Burhanuddin untuk tetap mengoptimalkan langkah pencegahan, disamping langkah penegakan hukum dalam memimpin Korps Adhyaksa. "Jadi, tidak semata-mata menegakkan hukum, memenjarakan orang, tetapi bagaimana mencegah supaya kejahatan tidak terjadi?”
Menurut Prasetyo, langkah pencegahan harus dilakukan bersama-sama dengan penegakan hukum. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi atau lembaga tertentu, tetapi harus dikerjakan bersama-sama "Penegakan hukum tidak bisa dikerjakan hanya satu instansi, termasuk masyarakat juga harus mendukung penegakan hukum. Bukan hanya aparat penegak hukum," tegasnya.
Dia juga mengharapkan masyarakat untuk memiliki kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan pada hukum. "Kalau itu semua terbangun, Insya Allah hukum bisa ditegakkan. Hukum mampu berdiri di depan sebagai panglima di negara hukum," kata dia.
ST Burhanuddin merupakan jaksa karier dan jabatan terakhir sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun) pada Kejaksaan Agung pada 2012. Lelaki kelahiran Cirebon 17 Juli 1954 ini menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1983) dan melanjutkan strata dua di Universitas Indonesia. Kemudian Burhanuddin memperoleh gelar doktor di Universitas Satyagama Jakarta.
Ia memulai kariernya mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada 1991. Selama periode 1999-2006, Burhanuddin menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi; Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi; Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NAD; Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap; Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat; dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD.
