Kejaksaan Agung menggelar acara serah terima jabatan dari Jaksa Agung M. Prasetyo kepada ST Burhanuddin yang belum lama ini ditunjuk Presiden Joko Widodo dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai Jaksa Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin ingin menjadikan penanganan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas utamanya di Korps Adhyaksa untuk mempercepat pelaksanaan program-program kerja selanjutnya.
"Program prioritasnya pasti saya akan menangani SDM-nya dulu, supaya kita cepat bisa ‘lari’," kata ST Burhanuddin usai lepas sambut Jaksa Agung di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (28/10/2019) seperti dikutip Antara. Burhanuddin merupakan jaksa karir, dan jabatan terakhirnya sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Agung hingga pensiun pada 2014.
Dalam kesempatan itu, Adik politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin ini kembali menekankan pentingnya pembenahan SDM untuk mengakselerasi program-program kejaksaan. Burhanuddin menyebutkan akan melanjutkan program-program di kejaksaan yang sudah dirintis oleh pendahulunya, terutama M Prasetyo, dan akan melaksanakannya secara lebih baik.
Sementara itu mantan Jaksa Agung M. Prasetyo menilai Jaksa Agung ST Burhanuddin sangat memahami anatomi di kejaksaan karena sama-sama berasal dari Korps Adhyaksa. "Saya yakin beliau akan secepatnya untuk kembali meniti apapun yang ada di kejaksaan ini. Beliau sangat tahu anatomi kejaksaan, sama dengan saya dulu," kata Prasetyo dalam kesempatan yang sama. Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Bantah Jadi Titipan Parpol
Dipimpinnya kembali Kejaksaan RI oleh kalangan yang berasal dari internal, kata dia, setidaknya memberikan harapan pengembangan lembaga itu ke arah yang semakin baik ke depannya. "Kita doakan Pak Bur bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dan harapan saya bisa mencapai hasil yang lebih baik. Pak Bur adalah saya, saya adalah Pak Bur, ada keberlanjutan," kata Prasetyo.
Dia meminta penggantinya, Jaksa Agung ST Burhanuddin tak perlu berkecil hati untuk memajukan Korps Adhyaksa meski banyak yang meragukan karena Jaksa Agung merupakan jabatan politik. "Kepada Pak Bur, saya pesankan bahwa Jaksa Agung bukan sekedar jabatan publik, tetapi juga jabatan politis," kata dia.
Prasetyo mengakui dulunya berjuang melalui partai politik yakni Nasdem, tetapi ketika dipilih sebagai Jaksa Agung langsung diberhentikan oleh parpolnya. Menurut dia, tidak ada satu pun Jaksa Agung yang tidak didukung oleh parpol. Semuanya pasti mendapatkan dukungan secara politik atau menjadi anggota parpol.
"Apakah itu Pak Bararudin Lopa, Pak Marzuki Darusman, apakah Pak Basrief, Pak Hendarman, semua pasti ada dukungan partai politik," kata dia.
Karena itu, Prasetyo meminta Burhanuddin untuk tetap bersemangat dalam memajukan kejaksaan meski di tengah perjalanan banyak mendapatkan komentar negatif. "Jadi Pak Bur, saya pikir enggak perlu kita terlalu kecil hati. Kalau dalam perjalanan nanti banyak komentar, bahkan caci-maki, dan sebagainya, dijadikan ‘pil’, ‘vitamin’ untuk menyehatkan kita," pesannya.
Optimalkan pencegahan
Dia juga meminta penggantinya, ST Burhanuddin untuk tetap mengoptimalkan langkah pencegahan, disamping langkah penegakan hukum dalam memimpin Korps Adhyaksa. "Jadi, tidak semata-mata menegakkan hukum, memenjarakan orang, tetapi bagaimana mencegah supaya kejahatan tidak terjadi?”
Menurut Prasetyo, langkah pencegahan harus dilakukan bersama-sama dengan penegakan hukum. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi atau lembaga tertentu, tetapi harus dikerjakan bersama-sama "Penegakan hukum tidak bisa dikerjakan hanya satu instansi, termasuk masyarakat juga harus mendukung penegakan hukum. Bukan hanya aparat penegak hukum," tegasnya.
Dia juga mengharapkan masyarakat untuk memiliki kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan pada hukum. "Kalau itu semua terbangun, Insya Allah hukum bisa ditegakkan. Hukum mampu berdiri di depan sebagai panglima di negara hukum," kata dia.
ST Burhanuddin merupakan jaksa karier dan jabatan terakhir sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun) pada Kejaksaan Agung pada 2012. Lelaki kelahiran Cirebon 17 Juli 1954 ini menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1983) dan melanjutkan strata dua di Universitas Indonesia. Kemudian Burhanuddin memperoleh gelar doktor di Universitas Satyagama Jakarta.
Ia memulai kariernya mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada 1991. Selama periode 1999-2006, Burhanuddin menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi; Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi; Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NAD; Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap; Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat; dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD.
Pada 2007, Burhanuddin mendapat promosi menjadi Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung. Setahun kemudian, Burhanuddin mendapat promosi sebagai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 2008. Pada 2009, alumnus Magister Manajemen UI 2001 ini kembali ke Kejaksaan Agung dengan jabatan inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan.
Sebelum diangkat sebagai Jamdatun, pada 2010, ST Burhanuddin sempat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi. Pria yang menamatkan pendidikan doktornya di Satyagama Jakarta 2006, juga meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden pada 2007.
Salah satu perkara besar yang pernah ditanganinya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Yayasan Supersemar yang hingga sekarang eksekusi aset mencapai Rp4,4 triliun belum rampung. Berbeda dengan pendahulunya Muhammad Prasetyo yang setelah pensiun dari Korps Adhyaksa terjun ke bidang politik dan menjadi kader Partai NasDem. Tapi, ST Burhanuddin tidak terjun ke dunia politik.
















