Akhir Juni 2003, Rusli dan Asnar langsung bergerak menggelar pertemuan lagi dengan Hamka dan Antony. Kesepakatannya masih sama, BI harus menyediakan Rp15 milyar untuk penyelesaian politis kasus BLBI. Proses pencairan pun dimulai begitu Aulia dan Maman mengatakan OK, saya setuju. Rp15 milyar dicairkan dan diserahkan ke Hamka dan Antony dalam tiga tahap, yakni Rp2 milyar (27 Juni 2003), Rp5,5 milyar (2 Juli 2003), dan Rp7,5 milyar (3 Juli 2003). Dua tahap penyerahan dilakukan di kediaman Antony di jalan Gandaria Tengah No 5, Kebayoran Baru.
Urusan penyelesaian kasus BLBI dengan Komisi IX DPR beres, berikutnya giliran Oey menjalankan tugas. Sesuai kesepkatan Aulia, Maman, Bun Bunan, Aslim dan Burhanuddin, dialokasikan sejumlah dana untuk kepentingan bantuan hukum lima mantan pejabat BI. Aulia dan Maman kembali memberi ACC yang kemudian diikuti dengan langkah Oey mendistribusikan sejumlah cek ke lima mantan pejabat itu. Alokasi pertama untuk Iwan R Prawiranata sebesar Rp13,5 milyar.
Total sudah Rp28,5 milyar diambil dari kas YPPI. Lalu, RDG kembali digelar pada 22 Juli 2003 yang dihadiri juga oleh Anwar Nasution, R Maulana Ibrahim, Roswita Roza, Rusli, dan Purwantari Budiman. Hasilnya, menyetujui pemenuhan penyisihan sisa dana YPPI sebesar Rp71,5 milyar.
Aulia dan Maman kembali menebar ACC pengambilan dana YPPI untuk empat mantan pejabat BI lainnya. Soedradjad Djiwandono menerima cek sebesar Rp25 milyar (13 Agustus 2003), Hendro Budiyanto sebesar Rp10 milyar (29 Agustus 2003), Paul Soetopo sebesar Rp10 milyar (29 Agustus 2003), dan Heru Soepraptomo sebesar Rp10 milyar (29 Agustus 2003). Total dana untuk bantuan hukum Iwan dkk sebesar Rp68,5 milyar.
Urusan DPR berlanjut dengan topik berbeda, yakni amandemen UU BI. Awal September 2003, Rusli dan Asnar kembali bertemu dengan Hamka dan Antony. Kesepakatan Mei 2003 belum berubah bahwa harga amandemen UU BI tetap Rp25 milyar. Masalahnya, kas YPPI yang tersisa hanya Rp16,5 milyar. Jumlah tidak sesuai kesepakatan tetapi proses penyerahan tetap berlangsung. Dalam dua tahap, 18 September 2003 dan 4 Desember 2003, dana Rp16,5 milyar itu diterima Antony dan Hamka.
Penuntut umum menyatakan perbuatan Aulia, Maman, Bun Bunan, dan Aslim menyetujui pengambilan dan penggunaan dana BI yang berada di YPPI, baik untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI maupun untuk DPR, bertentangan dengan Pasal 45 UU BI. Aulia dkk dituding telah mengambil keputusan yang menguntungkan kelompoknya sendiri dan/atau yang berindikasikan KKN.
Makanya, penuntut umum menjerat Aulia dkk dengan dakwaan perbuatan korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999). Sebagai alternatif, penuntut umum menjerat dengan pasal-pasal penyuapan (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999).
Dalil-dalil dakwaan langsung ditanggapi tim penasehat hukum para terdakwa. Mereka menegaskan bahwa YPPI adalah badan hukum mandiri yang terpisah dengan BI. Tim merujuk pada UU Yayasan dan Yurisprudensi MA No. 124 K/Sip/1973. Dengan begitu, Tim berkeyakinan uang YPPI terpisah dengan uang BI, sehingga uang YPPI bukan uang negara. Tim juga menegaskan bahwa RDG 3 Juli dan 22 Juli, adalah keputusan kolektif yang dilakukan sesuai ketentuan hukum, baik itu UU BI maupun peraturan internal BI.
