Ketiga, RUU ini akan menjamin kebebasan berorganisasi bagi petani. Selain itu, RUU diharapkan mengatur dan menjamin distribusi hasil panen. Pengaturan ini akan dikaitkan dengan bagaimana mekanisme di Bulog dalam membeli hasil panen petani, yang saat ini sudah berubah menjadi persero. Di satu sisi Bulog dimandatkan menjadi public obligation, dan di sisi lain dimandatkan untuk mencari untung.
Siswono membenarkan sinyalemen nasib petani yang memprihatinkan. Harga hasil panen petani yang saat ini selalu mengalami perubahan dan tidak ada kepastian. Berbeda halnya, pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa ini, ada kepastian bagi petani berapa harga hasil panennya. “Sekarang ini jika panen raya, harga gabah anjlok”, tutur Siswono.
Terkait dengan penguasaan atas tanah, menurut Siswono tetap harus ada kerjasama antara sektor swasta dan petani. Pola ini kerap dikenal dengan sebutan intiplasma. Pada tahun 1970-an, lanjut Siswono, pola ini berhasil dilakukan pada perkebunan rakyat transmigrasi. “Ini yang membuat kita juara dalam kelapa sawit”.
Mengatasi masalah pangan, seharusnya pemerintah menjalankan pola seperti ini. Jangan misalnya, pemerintah menggunakan paket-paket estate, dimana perusahaan swasta memiliki ribuan hektar tanah tanpa ada petani. Jika hal ini terjadi, sama saja Indonesia menanam masalah besar pada masa mendatang. “Saat ini ada sekitar 2,1 juta hektar tanah yang dimiliki oleh asing”. Memang tidak dapat dipungkiri, lanjut Siswono, melepaskan perkebunan karet maupun sawit kepada petani sulit dilakukan.
Siswono juga menilai, seharusnya pemerintah membuat aturan yang kondusif untuk rakyat. Pada dasarnya, pemerintah memiliki tiga instrumen penting untuk mengatur ekonomi rakyat. Misalnya melalui instrumen moneter, terkait dengan masalah bunga bank, kebijakan perkreditan.
Masalah lain adalah kebijakan fiskal, pajak dan bea masuk. Lalu, kewenangan adminitrasi dalam memberi ijin. Siswono mencontohkan, di Amerika jika pemerintah membuka impor pangan, maka importir hanya bisa masuk hanya dari tiga pelabuhan. Sedangkan di China, dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak, impor barang pangan hanya bisa dilalui dari dua pelabuhan. “Kalau di Indonesia, tujuh puluh pelabuhan yang ada di Indonesia bisa dimasuki barang impor dan ini yang harus diperbaiki. Karena ini ada dalam kewenangan pemerintah”, tandasnya.
Jaminan Pembiayaan
Tentu saja, jaminan pembiayaan sangat diperlukan bagi para petani Indonesia. Sulitnya penyaluran kredit oleh perbankan di sektor pertanian diakui Pungky Purnomo Wibowo, Peneliti Eksekutif Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia (BI). Namun, Pungky meyakinkan bahwa BI terus mendorong sektor perbankan untuk menyalurkan kredit di sektor pertanian.
