Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan kajian dan diskusi intensi sebelum menerapkan kebijakan ini. “Niatnya bagus, tapi harus ada diskusi panjang lah dulu sebelum benar-benar diterapkan,” tegasnya.
Fuad sendiri mengaku sudah ada komunikasi intensif dengan sektor UKM dan asosiasi, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Menurutnya, sejauh ini respon yang didapat positif. “Setelah dilakukan komunikasi, pada umumnya mereka mendukung,” katanya.
Rencana pengenaan pajak bagi sektor UKM ini dilakukan bersamaan dengan akan dilakukannya sensus perpajakan. Melalui sensus ini, Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan mengincar kemungkinan ekstensifikasi (perluasan) wajib pajak.
Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, menerangkan saat ini hanya sekitar lima ratus ribu perusahaan di Indonesia yang membayar pajak. Padahal, jumlah badan usaha mencapai 22,6 juta.
“Kita ini memiliki badan usaha sebanyak 22,6 juta lebih di Indonesia. Tetapi hanya 500.000 yang membayar pajak. Ini memprihatinkan sekali. Karena potensinya besar maka kita bentuk sensus perpajakan nasional bulan depan. Bulan depan Kemenkeu melalui Dirjen Pajak dengan BPS sendiri menggelar sensus perpajakan nasional untuk memahami dan memperoleh potensi pajak baik, dan kita lihat daerahnya dan tempatnya,” pungkasnya.
