Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Mabes Polri untuk menemui Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti guna berkoordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Perlu kerja sama erat antara KPK, Kejaksaan dan Polri," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Menurutnya, kerja sama antarlembaga penegak hukum sangat penting agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan baik.
"Kalau Polri sumber dayanya banyak, tapi kewenangannya lebih sedikit dibanding KPK dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Badrodin mengatakan bahwa kedua belah pihak telah merencanakan berbagai kegiatan di antaranya rencana pembentukan unit reaksi cepat, pelatihan bersama dan rencana pembenahan sistem pemerintahan daerah.
"Tadi sudah disampaikan beberapa hal, yakni pembentukan unit reaksi cepat, pelatihan bersama, melakukan pilot project dalam pembenahan sistem di daerah-daerah yang banyak terjadi korupsi.
Misalnya, di Riau tiga kali gubernurnya kena masalah korupsi, ada apa ini? Itu akan diteliti oleh KPK dan sistemnya diperbaiki," katanya.
Pihaknya pun menawarkan bantuan untuk membantu KPK dalam menangani perkara mengingat banyaknya perkara yang harus diusut KPK. "Kami menawarkan, boleh saja minta bantuan penyidik-penyidik yang ada di Polri untuk diperbantukan menyelesaikan kasus-kasus di KPK. Tujuannya agar kasus bisa rampung lebih cepat," ujarnya.
"Perlu kerja sama erat antara KPK, Kejaksaan dan Polri," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Menurutnya, kerja sama antarlembaga penegak hukum sangat penting agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan baik.
"Kalau Polri sumber dayanya banyak, tapi kewenangannya lebih sedikit dibanding KPK dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Badrodin mengatakan bahwa kedua belah pihak telah merencanakan berbagai kegiatan di antaranya rencana pembentukan unit reaksi cepat, pelatihan bersama dan rencana pembenahan sistem pemerintahan daerah.
"Tadi sudah disampaikan beberapa hal, yakni pembentukan unit reaksi cepat, pelatihan bersama, melakukan pilot project dalam pembenahan sistem di daerah-daerah yang banyak terjadi korupsi.
Misalnya, di Riau tiga kali gubernurnya kena masalah korupsi, ada apa ini? Itu akan diteliti oleh KPK dan sistemnya diperbaiki," katanya.
Pihaknya pun menawarkan bantuan untuk membantu KPK dalam menangani perkara mengingat banyaknya perkara yang harus diusut KPK. "Kami menawarkan, boleh saja minta bantuan penyidik-penyidik yang ada di Polri untuk diperbantukan menyelesaikan kasus-kasus di KPK. Tujuannya agar kasus bisa rampung lebih cepat," ujarnya.