Sejak berlakunya UU Perkawinan, lembaga perpisahan meja dan tempat tidur dalam perkawinan sebagaimana diatur KUHPerdata telah dihapus, imbuh Thorkis. Menurutnya, ikatan perkawinan hanya mengenal harta bersama, harta bawaan dan harta yang terpisah sepanjang diperjanjikan dalam perjanjian pra-nikah. Ini sesuai Pasal 29 dan 35 UU Perkawinan.
Thorkish juga menyatakan, berdasarkan KUHPerdata, pisah ranjang tak cukup dinyatakan dengan keterangan lisan. Harus ada putusan dari pengadilan setelah sebelumnya ada pihak yang mengajukan gugatan pisah ranjang, terangnya. Pihak yang mengajukan pisah ranjang itu bisa suami, istri, atau keduanya.
Pisah ranjang merupakan perpisahan antara suami-istri yang tidak mengakhiri pernikahan. Aturan soal ini terdapat di KUHPerdata, tepatnya di Pasal 233 hingga 249, dan berlaku bagi golongan Tionghoa. Pasal 233 menyatakan, jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah suami atau istri.
Thorkish merasa perlu menyoal istilah pisah ranjang ini lantaran Devita menuduh Ezra mencuri mesin bordir miliknya saat sedang pisah ranjang. Dengan pisah ranjang, maka menurut Pasal 244 KUHPerdata, pengurusan suami atas harta istrinya ditangguhkan. Si istri mendapat kembali kekuasaan untuk mengurus hartanya.
Bersenjatakan ketentuan Pasal 367 ayat 2 KUHP, jaksa dalam perkara ini menyatakan, tindakan Ezra memindah mesin bordir tanpa seijin Devita tergolong pencurian dalam rumah tangga. Hal itu termasuk delik aduan. Jika suami-istri itu tak sedang dalam masa pisah ranjang, maka jaksa tak bisa berbuat apa-apa lantaran bukan termasuk tindak pidana pencurian.
Untuk keturunan Tionghoa
Soal pisah ranjang ini, Erna Soswan Sjukrie, tak sependapat dengan Thorkis. Mantan hakim ini berpendapat, aturan soal pisah ranjang di KUHPerdata masih berlaku, namun hanya bagi warga keturunan Tionghoa. Kalau orang Indonesia asli, sudah pasti ikut UU Perkawinan. Jadi pisah ranjang untuk orang Indonesia asli tidak berlaku, tandasnya.
Erna menilai aturan pisah ranjang masih berguna, sebab orang-orang Tionghoa tidak mungkin bisa menggunakan UU Perkawinan. Kalau sudah warga Indonesia, seharusnya mereka menggunakan UU Perkawinan. Apalagi kalau sudah tinggal dan hidup di Indonesia, ungkapnya.
















