PK Timor Modal Pemerintah Kejar Aset Tommy
Berita

PK Timor Modal Pemerintah Kejar Aset Tommy

Upaya gigih pemerintah diharapkan akan mengakhiri perburuan aset Tommy di luar dan dalam negeri.

Inu
Bacaan 2 Menit
PK Timor Modal Pemerintah Kejar Aset Tommy
Hukumonline

Senyap. Begitu pandangan kasat mata para penggiat antikorupsi Indonesia tentang sepak terjang pemerintah mengejar aset yang diduga hasil kejahatan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

 

Kesempatan itu terbuka, karena Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali terkait aset PT Timor Putra Nasional. Putusan yang ditetapkan pada 14 Juli 2010 itu memenangkan pemerintah Indonesia melawan Tommy Soeharto.

 

"Ini celah bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan pada dunia selaku negara penandatangan UNCAC, perburuan aset hasil tindak pidana tidak setengah-setengah," terang Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo di kantor Trasparency International Indonesia, Jakarta, Selasa (10/8).

 

Adnan dan beberapa penggiat antikorupsi lain tergabung dalam Asset Tracing Working Group mendesak putusan PK itu harusnya segera diajukan ke Pengadilan Guernsey. Tujuannya, agar pengadilan Guernsey mengabulkan pembekuan rekening (freezing order) yang diajukan pemerintah Indonesia atas aset milik Tommy di PT Garnet yang tercatat di BNP Paribas cabang London. Setidaknya rekening tersebut tercatat sebesar AS$36 juta.

 

Pengadilan tingkat banding Guernsey, pada 2009 menolak dua permintaan pemerintah Indonesia. Pertama, menolak permintaan agar pengadilan Guernsey memperpanjang masa pembekuan rekening Garnet di BNP Paribas. Kedua, menolak pembukaan aliran dan melalui rekening itu.

 

Permintaan Indonesia ditolak karena pengadilan setempat khawatir jika sistem hukum mereka diperalat pemerintah Indonesia untuk mengamankan aset Tommy di luar negeri. Sedangkan aset pemilik sama di Indonesia tak diamankan pemerintah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info