"Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh layanan penerbangan termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat tetap beroperasi secara normal," pungkasnya.
Sebelumnya, GI resmi berada dalam status PKPU sementara setelah majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) menjatuhkan status PKPU terhadap Garuda Indonesia kemarin, Kamis (9/12). Permohonan PKPU diajukan oleh permohonan yang diajukan oleh PT. Mitra Buana Korporindo (MBK) dahulu PT Mitra Buana Komputindo pada Jumat (22/10). Dilansir dari SIPP PN Jakpus, permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia tercatat dengan no perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
Irfan pun menyatakan pihaknya menyikapi dengan positif putusan PKPU Sementara tersebut. Menurutnya, putusan ini menjadi fondasi yang penting bagi Garuda Indonesia yang saat ini tengah melaksanakan restrukturisasi dan memulihkan kinerja perusahaan.
“Putusan PKPU Sementara memberikan kami waktu 45 hari untuk mengajukan proposal perdamaian yang memuat rencana restrukturisasi kewajiban usaha terhadap kreditur. Kami akan berkoordinasi dengan Tim Pengurus di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan memastikan semua hal-hal terkait berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Irfan Jumat, (10/12).
Irfan menegaskan bahwa PKPU Sementara ini dapat memperjelas komitmen Garuda Indonesia dalam menyelesaikan kewajiban usaha, sekaligus menjadi langkah akseleratif pemulihan kinerja untuk mewujudkan Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis yang kuat fundamental di masa mendatang.
“Perlu kita pahami bersama bahwa proses PKPU bukanlah proses kepailitan. Proses ini memberikan ruang bagi Garuda untuk bernegosiasi dengan kreditur dalam koridor hukum. Kami meyakini proses ini memperjelas komitmen Garuda dalam penyelesaian kewajiban usaha dan merupakan langkah akseleratif pemulihan kinerja untuk mewujudkan Garuda sebagai entitas bisnis yang kuat fundamental bisnisnya di masa mendatang,” papar Irfan.
Selain itu, Irfan juga memastikan akan menyiapkan proposal perdamaian yang berimbang dan proporsional dengan mengedepankan asas bersama. Tak hanya untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk kepentingan debitur, pelanggan, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.
