Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nawawi Pomolango mengatakan PN Jakpus siap berbenah agar lebih rajin mempublikasikan putusan ke dalam website resminya.
Nawawi menuturkan jajaran hakim dan pegawai PN Jakpus merasa tertampar dengan rilis yang disampaikan oleh Kepaniteraan MA, beberapa waktu lalu, yang memasukan pengadilan ini ke dalam 98 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan hingga akhir 2013. “Kami benar-benar merasa tertampar dengan pemberitaan tersebut,” tuturnya ketika ditemui hukumonline di ruangannya, Kamis (9/1).
Sebagai pengadilan ‘elit’ di kawasan jakarta, PN Jakpus tentu patut malu dengan fakta ini. Di sini tempat kasus-kasus ‘kakap’ dan menyita perhatian masyarakat diadili. PN Jakpus juga membawahi sejumlah pengadilan seperti pengadilan niaga, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial dan sebagainya.
Nawawi mengakui jika PN Jakpus memiliki kinerja yang buruk dalam mengoptimalisasikan Case Tracking Sytem (CTS). Padahal, instruksi MA sudah jelas: yakni, putusan harus segera dipublikasikan. Ini tertuang dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedomanan Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih lanjut, Nawawi mengungkapkan lalainya PN Jakpus dalam mempublikasikan putusan dan menginput daftar perkara ke CTS lantaran beban kerja di PN Jakpus yang berat. Sementara, tugas-tugas para hakim dan pegawai lainnya sudah cukup banyak. Beban semakin berat karena PN Jakpus membawahi Pengadilan Tipikor, PHI dan Pengadilan Niaga.
Beda halnya, lanjut Nawawi, ketika dia menjabat sebagai Ketua PN Poso pada 2010 lalu. Ia menuturkan PN Poso termauk sebagai pengadilan terbaik dalam hal pengelolaan website meski sumber daya manusia di pengadilan itu tak lebih dari 30 orang. Ia beranggapan beban perkara di sana tak terlalu besar sehingga PN Poso bisa menyabet peringkat kesembilan dari 352 PN di seluruh Indonesia dalam pengelolaan website dalam rangking yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Nawawi menuturkan selain persoalan beban kerja yang berat, ia juga masih bingung dengan pengelolaan CTS dan website pengadilan. Ia menambahkan CTS berkaitan dengan organisasi kesekretariatan, tetapi substansi dari CTS berhubungan dengan organisasi kepaniteraan, yaitu tentang alur dan registrasi perkara.
“Nah, kadang ini jadi dilematis. Siapa sih yang harus banyak berkonsentrasi tentang ini. Kesekretariatan atau kepaniteraan. Diskusi ini belum final, tambah lagi tim IT,” lanjutnya.
Kendati demikian, Nawawi mengatakan Ketua dan Wakil Ketua PN Jakpus tak akan berlindung di balik dalih beban kerja yang berat. Pengadilan akan memperbaiki dan menindaklanjuti peringatan ini. Lebih lagi, PN Jakpus menyandang predikat sebagai pengadilan percontohan nasional.
“Kami merasa kaget dengan peringkat itu. Ketua dan Waka PN saat ini memanggil kami (para hakim, red) untuk serius belajar CTS ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, selain merilis 98 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan hingga akhir 2013, Kepaniteraan MA juga merilis “juara publikasi putusan” 2013 yang dimenangkan oleh Pengadilan Agama Jember. MA sendiri berada di peringkat keempat dalam hal publikasi putusan ini.
Mengecewakan
Wartawan Bisnis Indonesia, Taufikul Basari pernah merasa dikecewakan dengan CTS PN Jakpus. Sebagai seorang wartawan pengadilan, ia merasa sangat perlu mengetahui informasi mengenai perkara-perkara yang ada di PN Jakarta Pusat. Ia pun merasa sangat kesulitan dalam mengakses informasi perkara kala pertama kali meliput di PN Jakpus.
“Pernah pakai (CTS, red) saat itu, tapi hasilnya mengecewakan,” terang Taufik kepada hukumonline melalui blackberry messenger, Rabu (22/1).
Taufik merasa kecewa karena ketika melihat isi CTS tersebut tidak ada sama sekali informasi tentang sidang perdata dan niaga. Isinya hanya mengenai sidang pidana. Itu pun tak lengkap, hanya satu atau dua sidang pidana. Alhasil, ia memilih cara manual dalam melakukan penelusuran informasi perkara, yaitu keluar masuk ruang sidang dan bertanya ke para pengacara dan panitera pengadilan.
Nasib sama dialami wartawan Kontan, Yudho Winarto. Wartawan yang telah meliput PN Jakarta Pusat sejak 2009 ini sama sekali tak mau mengandalkan penelusuran perkara dari pengadilan ini. Menurutnya, CTS PN Jakpus sama sekali tidak update perkara.
“Nggak pernah ngandalin info perkara. Ubek-ubek ruang sidang, tanya panitera dan pengacara aja,” ucap Yudho ketika dihubungi hukumonline, Rabu (22/1).
Nawawi menuturkan jajaran hakim dan pegawai PN Jakpus merasa tertampar dengan rilis yang disampaikan oleh Kepaniteraan MA, beberapa waktu lalu, yang memasukan pengadilan ini ke dalam 98 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan hingga akhir 2013. “Kami benar-benar merasa tertampar dengan pemberitaan tersebut,” tuturnya ketika ditemui hukumonline di ruangannya, Kamis (9/1).
Sebagai pengadilan ‘elit’ di kawasan jakarta, PN Jakpus tentu patut malu dengan fakta ini. Di sini tempat kasus-kasus ‘kakap’ dan menyita perhatian masyarakat diadili. PN Jakpus juga membawahi sejumlah pengadilan seperti pengadilan niaga, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial dan sebagainya.
Nawawi mengakui jika PN Jakpus memiliki kinerja yang buruk dalam mengoptimalisasikan Case Tracking Sytem (CTS). Padahal, instruksi MA sudah jelas: yakni, putusan harus segera dipublikasikan. Ini tertuang dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedomanan Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih lanjut, Nawawi mengungkapkan lalainya PN Jakpus dalam mempublikasikan putusan dan menginput daftar perkara ke CTS lantaran beban kerja di PN Jakpus yang berat. Sementara, tugas-tugas para hakim dan pegawai lainnya sudah cukup banyak. Beban semakin berat karena PN Jakpus membawahi Pengadilan Tipikor, PHI dan Pengadilan Niaga.
Beda halnya, lanjut Nawawi, ketika dia menjabat sebagai Ketua PN Poso pada 2010 lalu. Ia menuturkan PN Poso termauk sebagai pengadilan terbaik dalam hal pengelolaan website meski sumber daya manusia di pengadilan itu tak lebih dari 30 orang. Ia beranggapan beban perkara di sana tak terlalu besar sehingga PN Poso bisa menyabet peringkat kesembilan dari 352 PN di seluruh Indonesia dalam pengelolaan website dalam rangking yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Nawawi menuturkan selain persoalan beban kerja yang berat, ia juga masih bingung dengan pengelolaan CTS dan website pengadilan. Ia menambahkan CTS berkaitan dengan organisasi kesekretariatan, tetapi substansi dari CTS berhubungan dengan organisasi kepaniteraan, yaitu tentang alur dan registrasi perkara.
“Nah, kadang ini jadi dilematis. Siapa sih yang harus banyak berkonsentrasi tentang ini. Kesekretariatan atau kepaniteraan. Diskusi ini belum final, tambah lagi tim IT,” lanjutnya.
Kendati demikian, Nawawi mengatakan Ketua dan Wakil Ketua PN Jakpus tak akan berlindung di balik dalih beban kerja yang berat. Pengadilan akan memperbaiki dan menindaklanjuti peringatan ini. Lebih lagi, PN Jakpus menyandang predikat sebagai pengadilan percontohan nasional.
“Kami merasa kaget dengan peringkat itu. Ketua dan Waka PN saat ini memanggil kami (para hakim, red) untuk serius belajar CTS ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, selain merilis 98 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan hingga akhir 2013, Kepaniteraan MA juga merilis “juara publikasi putusan” 2013 yang dimenangkan oleh Pengadilan Agama Jember. MA sendiri berada di peringkat keempat dalam hal publikasi putusan ini.
Mengecewakan
Wartawan Bisnis Indonesia, Taufikul Basari pernah merasa dikecewakan dengan CTS PN Jakpus. Sebagai seorang wartawan pengadilan, ia merasa sangat perlu mengetahui informasi mengenai perkara-perkara yang ada di PN Jakarta Pusat. Ia pun merasa sangat kesulitan dalam mengakses informasi perkara kala pertama kali meliput di PN Jakpus.
“Pernah pakai (CTS, red) saat itu, tapi hasilnya mengecewakan,” terang Taufik kepada hukumonline melalui blackberry messenger, Rabu (22/1).
Taufik merasa kecewa karena ketika melihat isi CTS tersebut tidak ada sama sekali informasi tentang sidang perdata dan niaga. Isinya hanya mengenai sidang pidana. Itu pun tak lengkap, hanya satu atau dua sidang pidana. Alhasil, ia memilih cara manual dalam melakukan penelusuran informasi perkara, yaitu keluar masuk ruang sidang dan bertanya ke para pengacara dan panitera pengadilan.
Nasib sama dialami wartawan Kontan, Yudho Winarto. Wartawan yang telah meliput PN Jakarta Pusat sejak 2009 ini sama sekali tak mau mengandalkan penelusuran perkara dari pengadilan ini. Menurutnya, CTS PN Jakpus sama sekali tidak update perkara.
“Nggak pernah ngandalin info perkara. Ubek-ubek ruang sidang, tanya panitera dan pengacara aja,” ucap Yudho ketika dihubungi hukumonline, Rabu (22/1).
