PN Jaksel: Eksekusi Putusan Supersemar Tidak Mudah
Berita

PN Jaksel: Eksekusi Putusan Supersemar Tidak Mudah

Belum terima salinan putusan.

HAG
Bacaan 2 Menit
PN Jaksel: Eksekusi Putusan Supersemar Tidak Mudah
Hukumonline

Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali atas melibatkan Mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar dipastikan membutuhkan waktu. Pasalnya sampai dengan saat ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum mendapatkan salinan berkas dan putusan dari PK tersebut sehingga Ketua PN Jakarta Selatan belum dapat mengeluarkan penetapan.

“Berkas PK nya saja belum ada di PN (Pengadilan Negeri), demikian juga salinan putusannya, gimana mau mengeluarkan penetapan,” jelas Humas PN Jaksel Made Sutrisna yang dihubungi oleh hukumonline melalui pesan singkat pada Rabu (12/8).

Made juga menjelaskan bahwa eksekusi terhadap putusan tersebut membutuhkan banyak proses, berbeda dengan ekseskusi putusan pidana. “Ini eksekusi perdata, lain dengan pidana jadi banyak proses yang harus dilalui,” tambahnya.

Atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Keluarga Soeharto menyatakan masih memikirkan langkah hukum yang akan diambil serta akan mempelajari putusannya. "Belum tahu, nanti kalau sudah akan saya beri tahukan. Kami akan pelajari dengan seksama putusan tersebut untuk kemudian menentukan langkah apa," kata Juan Felix Tampubolon saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/8).

Selain menghormati putusan tersebut, tetapi ia menilai putusan itu sebagai putusan yang aneh. Hal tersebut dikarenakan, menurutnya, fakta dan bukti yang ada dalam persidangan tidak mendukung hal-hal yang didalilkan oleh jaksa.

"Menurut saya, putusan seperti itu kurang tepat. Fakta-fakta dan bukti di persidangan sama sekali tidak mendukung posita apalagi petitum kejaksaan pada saat itu. Semua bukti dokumen hanyalah foto copy, dari saksi-saksi dan fakta yang diajukan jaksa kebanyakan tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil jaksa. Jadi bagaimana bisa gugatannya dikabulkan? untuk saya aneh," jelas Juan.

Untuk diketahui, MA mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar dengan tergugat mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Beasiswa Supersemar. MA memperbaiki kesalahan ketik yang terdapat dalam salinan putusan kasasi. Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139,2 miliar kepada negara. Apabila 1 dollar AS sama dengan Rp13.500, uang yang dibayarkan mencapai Rp 4,25 triliun ditambah Rp 139,2 miliar atau total semuanya senilai Rp 4,389 triliun.

Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.

Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi.

Pada 2010, di tingkat kasasi, majelis hakim MA yang terdiri dari Harifin A Tumpa, Dirwoto dan Rehngena Purba dianggap melakukan salah ketik dalam hal angka nominal denda kerugian negara dalam amar putusa. Akibatnya, Kejagung tidak bisa mengeksekusi Yayasan Supersemar. Dalam putusan itu, terketik Rp185 juta, padahal seharusnya Rp185 miliar. Majelis Peninjauan Kembali (PK) akhirnya mengoreksi salah ketik tersebut.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info