Namun demikian, majelis masih berpendapat, kedua beleid bikinan para pimpinan Parpol itu dianggap produk yang sebenarnya secara formal prosedural sesuai aturan. Cuma, menurut Majelis, materi dari SK tersebut yang melangkahi aturan partai.
Firman Wijaya, Kuasa Hukum Muhaimin dan Lukman yang tergabung dalam Tim Penyelamat Demokrasi-PKB, nampak tersenyum lega. Ini baru terjadi sekali sepanjang sejarah. Putusan ini memberikan landasan yuridis, sosiologis dan politis bagi pak Muhaimin untuk membina kader-kader partai, ujarnya. lebih penting lagi, putusan ini akan memperjelas verifikasi pengurusan partai di Dephukham.
It's nice decision, cetus salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Nursyahbani Katjasungkana. Petang hari itu, aktivis yang anggota DPR Komisi II tersebut turut mengikuti sidang pembacaan putusan. Dia mengatakan, putusan hakim itu diharapkan bisa meredam gejolak dan ketidakpastian yang tak perlu di tubuh PKB. Paling tidak dengan begini kan Gus Dur tetap Ketua Syuro, dan Cak Imin Ketua Tanfidz lagi.
Sepanjang jalannya sidang, sekelompok pendukung setia Muhaimin dan Gus Dur nampak memadati PN Jaksel. Kelompok pendukung Cak Imin mengenakan kaos bergambar paras Muhaimin dengan tulisan, Saatnya kita BERUBAH! Muhaimin Iskandar. Tim Pembela kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur)-Ali Masykur Musa dan Zannuba Wahid, juga nampak mengerumun. Mereka, beramai-ramai, dari ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, hingga anak-anak, memakai seragam kaos bertulis Pasukan bela Gus Dur. Pada bagian punggung malah tertulis kalimat angker: Demi Gus Dur Kurela Mati. Kelompok yang disebut terakhir, nampak menghilang tak kembali lagi begitu adzan Maghrib tiba.
Nyatakan Kasasi
Putusan ini mencengangkan kubu Zannuba AC Wahid (Yenny Wahid). Ikhsan Abdullah, Wakil Sekjen DPP PKB kubu Yenny, menyayangkan putusan majelis. Dalam pengalamannya, tak ada kata kalah menentang ketua Syuro. Orang yang biasa dipercaya menjadi Kuasa Hukum Dewan Syuro untuk menangkisi gugatan-gugatan pada perkara sebelumnya ini tergolong memiliki optimisme tinggi. Dia hendak menempuh upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan tingkat pertama itu.
Ini putusan tidak sejalan dengan UU No 2/2008 yang menjamin kebebasan partai untuk berkegiatan, cetusnya. Dia menuturkan, AD/ART tidak bisa diuji oleh lembaga pengadilan. Ini kan urusan internal partai. Pengadilan tidak bisa menafsirkan produk internal partai.
Ikhsan menganggap putusan hakim yang menyatakan SK pemberhentian Lukman tidak sah, sangatlah aneh. Sebab, putusan itu secara otomatis juga sekaligus membatalkan Surat Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Depkumham. Penggantian Lukman Eddy itu kan sudah ada dikeluarkan putusan Tata Usaha Negara dari Depkumham. Ini jadi seperti perkara di PTUN, ujarnya. Seharusnya pengadilan negeri tidak berwenang memutus seperti ini.
