Dalam beberapa hari terakhir, pengaturan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) menuai penolakan kalangan serikat pekerja setelah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Manfaat JHT ini tak hanya dibayarkan saat peserta memasuki pensiun, cacat total, atau meninggal dunia, tetapi juga peserta yang mengundurkan diri, di-PHK, dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
Salah satu ketentuan yang diprotes kalangan buruh yakni manfaat JHT baru bisa dinikmati/dibayarkan pekerja/buruh yang mengundurkan diri atau di-PHK dengan syarat saat memasuki usia pensiun 56 tahun sebagaimana diatur Pasal 5 Permenaker itu. Pasal 5 Permenaker 2/2022 menyebutkan manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri dan peserta terkena PHK diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.
Secara umum, dalam PP No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT sebagaimana diubah melalui PP No.60 Tahun 2015, mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JKN ini. Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayar apabila peserta (pekerja) berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap yang dibayarkan sekaligus.
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 2/2022 yang ditetapkan Menaker Ida Fauziyah pada 2 Februari 2022. Dalam beleid itu disebutkan Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
(Baca Juga: Tanggapan Kemnaker Terkait Polemik Aturan Klaim JHT Saat Usia 56 Tahun)
Dalam aturan sebelumnya Permenaker No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, disebutkan dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila masa kepesertaan paling singkat sudah 10 tahun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu ini paling banyak 30 persen dari total jumlah JHT untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10 persen untuk keperluan lain dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun.
Ketentuan itu mengadopsi Pasal 37 ayat (3) UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) jo Pasal 22 ayat (3-4) PP No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT sebagaimana diubah melalui PP No.60 Tahun 2015 yang memberi peluang bagi peserta untuk mengajukan klaim sebagian manfaat JHT sebesar 30 persen untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau 10 persen untuk keperluan lain apabila memenuhi syarat kepesertaan minimal 10 tahun.
Masih menurut Permenaker No.19 Tahun 2015, manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri, manfaat akan dibayar tunai sekaligus (100 persen, red) setelah melewati masa tunggu selama 1 bulan sejak tanggal surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Persyaratan yang harus dipenuhi peserta yang mengundurkan diri yakni kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan; surat keterangan pengunduran diri dari perusahaaan tempat bekerja; dan fotokopi KTP dan KK.