Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja telah disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Proses pengesahan dan materi muatan UU Cipta Kerja terus menuai penolakan dari berbagai kalangan, terutama kalangan buruh/pekerja. Kalangan buruh menyoroti pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, pesangon, upah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bila membaca draf RUU Cipta Kerja secara keseluruhan pengaturan pesangon hanya formalitas dan kurang berfungsi, Sebab, pengaturan pekerja PKWT, outsourcing dibebaskan baik jangka waktu kontrak maupun jenis pekerjaannya, sehingga kapanpun pekerja outsourcing atau PKWT bisa diputus kontrak kerjanya tanpa pernah mendapat pesangon.
Dia mengakui RUU Cipta Kerja sempat simpang siur soal pengaturan pesangon karena draf asli UU Cipta Kerja secara resmi belum beredar. Sebelumnya, ada anggota Panja mengungkap pesangon di angka 32 kali gaji dengan skema (formulasi) yang hampir sama dengan skema Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Tapi, kesepakatan terakhir pesangon menurun menjadi 25 kali gaji.
“Karena itu, aturan pesangon tetap harus dikawal mengingat berkaitan dengan hak-hak pekerja yang terkena PHK,” kata Iqbal.
Said menjelaskan selama ini skema pembayaran kompensasi PHK dibagi menjadi tiga komponen. Pertama, uang pesangon. Kedua, penghargaan masa kerja. Ketiga, penggantian hak. Namun, dalam UU Cipta kerja, uang penggantian hak tidak lagi bersifat wajib. Selain itu, seluruh ketentuan yang memungkinkan pekerja mendapat pesangon sebesar dua kali ketentuan dihapus.
Dalam UU Cipta Kerja disebutkan, pekerja yang di-PHK mendapat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Namun keberadaan jaminan kehilangan pekerjaan ini menjadi tanpa makna karena ketentuannya berbasis iuran. “Siapa yang akan membayar iuran? Karena basisnya adalah asuransi, kita menduga yang membayar iuran JKP adalah pekerja dan pengusaha. Di sinilah letak persoalannya. Bagaimana mungkin buruh diminta membayar iuran untuk pesangonnya sendiri? Padahal selama ini, pesangon hanya diberikan oleh pengusaha,” ujarnya.
Angota Komisi III DPR Taufik Basari mengakui dalam RUU Cipta Kerja banyak hal yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya mengenai pesangon. Dia menjelaskan saat rapat Panja 27 September 2020, semula disepakati pemerintah dan DPR jumlah pesangon tak mengalami perubahan sebagaimana diatur UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni berjumlah 32 kali gaji dengan perubahan skema pembayaran yakni 23 kali gaji ditanggung pengusaha dan 9 kali gaji ditanggung pemerintah melalui program JKP.
Namun dalam rapat Panja pada 3 Oktober 2020, pemerintah mengajukan perubahan yakni 25 kali gaji dengan rincian 19 kali gaji (pesangon + penghargaan masa kerja) ditanggung pengusaha dan 6 kali gaji ditanggung program JKP. Alasan pemerintah, kata Taufik Basari, agar dapat memberi kepastian mengenai realisasi pemberian pesangon. “Karena selama ini menurut data pemerintah hanya 7% (perusahaan, red) yang mampu merealisasikan pesangon sebagaimana skema (Pasal 156, red) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya dalam pandangan fraksi beberapa waktu lalu dalam rapat paripurna.
Meski begitu, Fraksi Nasdem konsisten atas sikapnya agar klaster ketenagakerjaan diubahnya melalui revisi UU 13/2003 dan dibahas terpisah dan tersendiri, tidak dimasukan dalam RUU Cipta Kerja. Namun pemerintah tetap keukeuh memasukan UU 13/2003 dalam RUU Cipta Kerja. Meski menghormati keputusan pemerintah, tapi Nasdem memberi catatan khusus tentang pesangon.
Pertama, UU 13/2003 dahulu disusun melalui tripatrit, termasuk pesangon. Karena itu, pasca disahkannya usulan pemerintah RUU Cipta Kerja itu menjadi norma UU, pemerintah diminta membangun komunikasi dan dialog dengan kalangan buruh dengan mengedepankan musyawarah sesuai semangat Sila Keempat Pancasila.
Kedua, pemerintah dalam hal persoalan perburuhan harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha, sehingga tercipta keseimbangan. Ketiga, menjaga nilai-nilai konstitusi dengan menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi. Keempat, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). “Perubahan kebijakan ini jangan sampai melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Pria yang juga menjadi anggota Panja RUU Cipta kerja itu meminta pemerintah menjamin agar kebijakan ini tidak lantas mendorong adanya PHK oleh perusahaan. Jika ini terjadi justru akan bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU Cipta Kerja ini. “Kami sudah berusaha keras mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja utamanya terkait jaminan perlindungan hak-hak dan kesejahteraan buruh,” ujar mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan perlindungan kepada pekerja dengan menjaminn adanya kepastian pemberian pesangon. Dalam skema pemberian pesangon, pemerintah juga menerapkan program JKP dengan tidak mengurangi manfaat sejumlah jaminan yang lain. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.
Sayangnya Airlangga enggan menjelaskan lebih gamblang alasan penurunan jumlah gaji dalam pemberian pesangon itu. Kemudian mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
