Berita

Politik Anggaran 2014 Harus Mengarah pada AEC 2015

RAPBN 2014 harus memperhatikan pelaku ekonomi kecil seperti nelayan, petani dan sektor UMKM.

Oleh:
FNH
Bacaan 2 Menit
Politik Anggaran 2014 Harus Mengarah pada AEC 2015
Hukumonline

Pemerintah kembali menjalankan ritual tahunan yakni penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014. Hari ini (16/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membacakan nota keuangan di depan DPD dan DPR.

Gabungan beberapa  LSM dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan menilai APBN versi pemerintah selama ini disusun tanpa orientasi yang jelas untuk memenuhi nilai-nilai konstitusi. Desain anggaran belum ditujukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan menyejahterakan rakyat banyak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dirasakan oleh rakyat.

Salah satu LSM yang dimaksud adalah FITRA. Sekjen FITRA Yuna Farhan mengatakan belanja modal yang tinggi oleh Kementerian/Lembaga tidak serta merta berkontribusi ke pereknomian Indonesia. Sebab, kebanyakan belanja modal kembali ke birokrasi. "Karena kebanyakan balik ke birokrasi seperti membeli kendaraan dinas, gedung kantor. Belanja modal yang tinggi harus dilihat alokasinya kemana. Jarang yang kembali ke kepentingan demokrasi," kata Yuna dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (15/8).

Research and Monitoring Manager Indonesia for Global Justice, Rahcmi Hertanti menilai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2014 yang diramu dalam RAPBN 2014 melupakan satu ancaman besar, yakni pasar bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang. Kerangka APBN 2014 belum merespon situasi tersebut.

"Yang perlu diperkuat bukan hanya infrastruktur jalan, pelabuhan atau industri. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas petani, nelayan, UMKM. Diperlukan anggaran untuk mendukung perekonomian mereka," jelas Rachmi.

Menurut Rachmi, pemerintah harus mengalokasikan anggaran pada RAPBN 2014 untuk meningkatkan perekonomian pelaku ekonomi kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM. Bukan hanya persoalan modal saja, tetapi lebih kepada upaya pemerintah untuk melindungi pelaku ekonomi kecil. Yang paling krusial, lanjutnya, adalah pengalokasian anggaran sektor pertanian.

Alokasi anggaran yang diberikan kepada sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Pemerintah harus membuktikan komitmen untuk memperjuangkan pelaku ekonomi kecil baik soal modal, serta asuransi petani. "Pertanyaannya, seperti apa pemerintah meningkatkan produktivitas petani tadi?," ungkapnya.

Memang, lanjut Rachmi, pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menghadapi integrasi ekonomi ASEAN dengan mendorong agenda hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah bagi produk alam Indonesia. Pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan hilirisasi industri nasional terhadap sektor strategis Indonesia, yaitu industri berbasis hasil tambang dan industri berbasis pertanian. Celakanya, pembangunan basis industri nasional hari ini masih didominasi asing.

"Berdasarkan data BKPM, investasi asing masih mendominasi industri primer dan sekunder. Industri bukan lagi untuk kepentingan nasional tapi profit," ujarnya.

Kerangka RAPBN 2014 yang tengah disusun oleh pemerintah seolah-olah melupakan pengalaman ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreemnet (ACFTA) di 2010. Perekonomian Indonesia terpukul keras. Buktinya, neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit terhitung sejak 2010 hingga 2012.

Tags:

Berita Terkait