“Sementara ini kami simpulkan bahwa tidak terjadi adanya pelanggaran hukum terhadap pemberian tunjangan oleh Freeport kepada anggota,” tegasnya. Menurut Saud, pemberian itu tidak bisa dikategorikan gratifikasi karena memiliki dasar hukum. “Sepanjang aturannya tidak diubah ataupun diubah kita laksanakan, (Indonesia) kan negara hukum.”
Di luar itu, Saud menginformasikan bahwa tim internal Polri yang beberapa waktu dikirim ke Papua telah kembali. Pekan depan, Polri akan memberikan klarifikasi berdasarkan hasil temuannya di lapangan.
Dalih Polri bahwa mereka memiliki dasar hukum seolah-oleh ingin menjawab kritikan sejumlah pihak. Termasuk Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim beberapa waktu lalu. Dia mempertanyakan keabsahan pemberian dana Freeport ke Polri. Menurutnya, lembaga penegak hukum itu sudah mendapatkan alokasi anggaran operasional dari APBN. Apalagi, Freeport masuk kategori objek vital yang mesti dilindungi negara.
Dengan menerima dana dari Freeport, Ifdhal melihat ada semacam perlakuan khusus dari Polri terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Dia mendesak DPR, dalam hal ini Komisi III sebagai mitra kerja Polri, dan pemerintah mengusut aliran dana yang diperkirakan mencapai AS$14 juta itu.
“Hampir semua perusahaan itu memberikan dana ke polisi. Kita tahu anggaran dana dari APBN yang diberikan ke polisi sangat besar. Tapi bagi kita yang penting adalah keabsahannya. Harusnya, seluruh dana operasi keamanan itu ditopang anggaran negara,” tandas Ifdhal.
Terpisah, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan lembaga yang dia pimpin belum dapat berbuat banyak. Soalnya, laporan secara resmi soal dana Freeport ke Polri pun belum masuk. KPK, kata Busyro, akan bergerak setelah menerima hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itu kan yang berwenang. Bukan kewenangan kami. Kami saja kan di sini minta tolong dua lembaga itu. Kita tidak bisa, wong itu duit kita sendiri aja tidak bisa,” pungkasnya.
