Polri Kejar Tersangka Lain Kasus BSM
Berita

Polri Kejar Tersangka Lain Kasus BSM

Ada pihak lain yang dapat dijerat dengan ancaman UU TPPU.

Hukumonline News
Hukumonline News
RFQ
Bacaan 2 Menit
Polri Kejar Tersangka Lain Kasus BSM
Hukumonline

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terus mengejar tersangka lain dalam kasus dugaan kredit fiktif Bank Syariah Mandiri (BSM). Kali ini, Bareskrim fokus pada tersangka lain yang diduga menerima aliran dana kredit fiktif BSM yang dikategorikan dapat dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kami mengembangkan dan mengejar siapa yang menerima dan bisa dikenakan TPPU,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipid Eksus) Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Arief Sullistyanto, Jumat (8/11).

Arief memaparkan hasil penyidikan sementara. Menurutnya, ada pihak lain yang melakukan penarikan baik melalui tunai maupun transfer. Dengan kata lain, lanjut Arief, ada orang lain yang sengaja menyembunyikan dana hasil kejahatan.Jika merujuk hasil penyidikan sementara itu, boleh jadi ada pihak lain yang dapat dijerat dengan ancaman UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, khusus tersangkaHaerulli Hermawan, penyidik mendapatkan data adanya aliran dana sebesar Rp2,5 miliar ke rekening seseorang di sebuah Bank Nasional di Bandung. Belakangan diketahui rekening itu adalah milik istri Haeruli Hermawan. Berdasarkan pelacakan penyidik, dana yang tersimpan di rekening istri Haerulli kerap ditarik ke luar. “Yang tersisa Rp85 ribu,” ujarnya.

Menurutnya, rekening itu ternyata tidak diakui oleh istrinya Haerulli Hermawan. Sejauh ini, status  istri Haerulli masih sebatas saksi. “Kalau uang ini keluar berarti ada orang yang sengaja menyembunyikan, dan ada lagi tersangka lain dalam TPPU-nya,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Arief berkesimpulan telah lengkap tindak pidana asal atau predicat crime sebagai prasyarat menelusuri Tindak Pidana Pencucian uang. Apalagi, seluruh tersangka pidana asal sudah ditahan. Sejauh ini, penyidik sudah memblokir rekening para tersangka. Begitu pula sejumlah aset bergerak telah disita. Khusus aset tidak bergerak, penyidik telah meminta izin pengadilan untuk melakukan penyitaan.

Dalam kasus kredit fiktif BSM, penyidik sudah menetapkan tujuh orang tersangka. Ketujuh tersangka itu adalah Kepala Cabang Utama BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala BSM Cabang Pembantu Bogor Haerulli Hermawan, Acounting Officer BSM Cabang Pembantu Bogor Jhon Lapulisa, Iyan Permana, Hen Hen Gunawan, Rizky Adiansyah dan Sri Dewi.

Untuk tersangka terakhir yakni Sri Dewi merupakan notaris yang ditunjuk untuk menyiapkan data atas perikatan kredit pembiayaan antara BSM dengan debitur. Nah, debitur yang hanya dihadiri Iyan Permana –tersangka- menyodorkan salinan dokumen sertifikat tanah. Belakangan sertifikat tanah ternyata palsu.

Ironisnya, Acounting Officer BSM Cabang Pembantu Bogor Jhon Lapulisa tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan calon debitur. Oleh Jhon, kata Arief, langsung diajukan ke pihak atasan. Selanjutnya diajukan ke notaris Sri Dewi untuk dilakukan perikatan pembiayaan. “Notaris langsung mengeluarkan akta perikatan, walaupun dokumen itu hanya fotocopi,” ujar Arief.

Padahal melakukan perikatan harus dihadirkan oleh para pihak. Namun pihak debitur hanya Iyan. Sedangkan debitur lainnya yakni Hen-Hen dan Rizki tak hadir. Akibat perikatan yang dinilai cacat hukum itu, cairlah dana yang diajukan debitur yang kini sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh Bareskrim itu. Sri Dewi pun mendapatkan bagian dari kredit fiktif itu sebesar Rp2,6 miliar yang diberikan oleh Iyan melalui transfer dan cash. Tidak hanya itu, Sri Dewi menerima 1 uni kendaaraan Mercedez C200.

Akibat perbuatannya, penyidik bakal menjerat Sri Dewi dengan Pasal 64 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 264 ayat (1) KUHP. Tidak hanya itu, penyidik menjerat SD dengan Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010. Namun, Arief menegaskan penyidik masih melakukan kajian khusus penerapan Pasal 3 atau pasal 5 UU No.8 Tahun 2010.

Menurutnya, Pasal 3 dapat diterapkan jika diduga kuat tersangka menjadi penerima aktif. Sedangkan Pasal 5 jika diduga keras tersangka menjadi penerima pasif. “Kita masih melakukan kajian mendalam,” kata Arief.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info