Sebagaimana diketahui, ICW melansir informasi adanya aliran dana sebesar AS$79,1 juta dari PT Freeport Indonesia ke Kepolisian RI. "Berdasarkan laporan keuangan PT Freeport, dari tahun 2001 sampai 2010, PT Freeport menyampaikan pembayaran kepada aparat Indonesia dimana jumlah akumulasinya 79,1 juta Dollar AS," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, Selasa (1/11).
Firdaus mengatakan ICW belum mengusut apakah dana itu juga mengalir ke petinggi Polri. Namun, dia memastikan dana tersebut tidak melewati Kementerian Keuangan. “Yang pasti dana itu ilegal dan bisa dikatakan sebagai bentuk suap karena uang itu diberikan tidak ada dasar hukumnya,” ujarnya.
Menurut Firdaus, anggaran yang diberikan Freeport kepada kepolisian bukanlah hal yang wajar. Soalnya, tugas menjaga ketertiban dan keamanan adalah tugas polisi. Oleh sebab itu, katanya, lembaga negara dilarang menerima uang dari siapapun bahkan dari institusi ataupun perusahaan.
Aliran dana ini telah dilaporkan oleh LBH Jakarta kepada KPK. Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat meminta KPK bertindak cepat dengan cara memanggil Freeport, menyita laporan, dan memanggil Kapolri. Dia berharap KPK mampu menangkap pelaku yang masuk dalam kategori gratifikasi.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan harus ada penelusuran terlebih dahulu apakah dana itu masuk dalam bagian dari kontrak kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah, termasuk aparat keamanan di Papua. Bila dana tersebut adalah dana resmi seperti yang disampaikan Freeport, maka harus ada auditnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“KPK tidak bisa langsung masuk untuk menangani dugaan gratifikasi tersebut. Sebab, pemeriksaan tidak bisa dilakukan tanpa ada dasarnya,” kata Johan.
