Aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dimiliki Polri, sejak tahun 2005 hingga Januari 2012, sedikitnya 9796 senjata api telah digudangkan oleh Polri. Khusus untuk tahun 2011, Polri telah menggudangkan 139 senjata api.
“Itu yang digudangkan karena ada ketentuan semua senjata api itu digudangkan, kecuali untuk olahraga Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia, red),” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution, Jumat (13/1).
Dari ribuan senjata api yang digudangkan dalam kurun waktu tujuh tahun itu, Saud merinci jumlah senjata api peluru tajam 1362 pucuk, senjata api peluru karet 5607 pucuk, dan peluru gas 2827 pucuk.
Dikatakan Saud, Polri mengimbau agar masyarakat yang masih memiliki senjata api, baik itu secara legal maupun ilegal, menyerahkan ke Polri untuk digudangkan. Tindakan menggudangkan ini, jelasnya, dilakukan untuk mengurangi aksi kekerasan. Saud sendiri mensinyalir masih banyak senjata api yang beredar di masyarakat. Hanya saja, Saud mengaku tidak memiliki data berapa jumlah senjata api yang masih beredar, khususnya yang ilegal.
Sejak tahun 2005, kata Saud, Polri sebenarnya telah menghentikan penerbitan izin kepemilikan senjata api. Kebijakan ini rencananya masih akan diterapkan. “Polisi sudah tidak mengeluarkan izin lagi sejak tahun 2005. Kita mengimbau pada seluruh pengguna senjata api untuk mengembalikan senjata yng mereka miliki masing-masing supaya bisa kita gudangkan, karena kita tidak mau mengeluarkan izin lagi,” tegasnya.
Tabel kasus menggunakan senjata api sepanjang 2009-2011
| Tahun | Pencurian dan kekerasan dengan senjata api | Penyalahgunaan senjata api | Hasil temuan | Tertangkap kedapatan senjata api | Total kasus dengan senjata api |
| 2009 | 69 kasus | 61 kasus | 18 kasus | 23 kasus | 171 kasus |
| 2010 | 73 kasus | 24 kasus | 29 kasus | 17 kasus | 143 kasus |
| 2011 | 32 kasus | 57 kasus | 29 kasus | 21 kasus | 139 kasus |
Sumber: Humas Mabes Polri (diolah)
Saud berharap imbauan agar menyerahkan senjata api ini didengar dan dipatuhi oleh masyarakat. Dia mengingatkan bahwa UU Darurat No 12 Tahun 1951 memberi ancaman pidana yang cukup berat bagi siapapun yang memiliki senjata api secara ilegal. Ketentuan ini juga dapat diterapkan kepada masyarakat yang tidak menyerahkan senjata api yang dimilikinya.
“Kita imbau kepada masyarakat supaya menyerahkan kepada kita untuk menjaga supaya mereka tidak diproses (hukum). Karena memiliki senjata tanpa izin sesuai dengan UU Darurat ancamannya berat diatas lima tahun. Dari pada risiko bagi mereka memiliki senjata tanpa izin, itu risiko bagi mereka,” katanya.
Secara khusus, Saud menyoroti fenomena peredaran senjata api ilegal di sejumlah daerah rawan konflik seperti Aceh, Ambon, dan Poso. “Senjata (ilegal) ini kan masuk dari berbagai daerah yang bisa dikatakan masuk tidak melalui jalur resmi, sehingga kita tidak bisa terdatakan,” pungkasnya.
