Siapkan Advokat
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Nurkhoirin menyambut baik SEMA ini. Ia mengatakan meski perkara-perkara di pengadilan agama masuk ke dalam ranah perdata tetapi masyarakat tetap membutuhkan bantuan hukum. “Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya ketika berperkara di Pengadilan Agama,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (17/9).
Nurkhoirin mengatakan APSI akan segera menyurati anggotanya yang berjumlah sekitar 700 orang untuk menyukseskan program bantuan hukum di Pengadilan Agama ini. “Kami sudah menyiapkan anggota-anggota kami,” tuturnya. Meski begitu, ia mengatakan tugas bantuan hukum di PA ini bukan eksklusif milik para anggota APSI. Ia berharap asosiasi advokat lain juga ikut berpartisipasi, meski tanggung jawab anggota APSI lebih besar karena mereka yang lebih mengetahui hukum acara di PA.
Lebih lanjut, Nurkhoirin akan segera berkoordinasi dengan PA untuk pembentukan Pos Bantuan Hukum yang akan melibatkan anggotanya. “Kami akan berkomunikasi langsung dengan pihak Pengadilan Agama,” tuturnya. Ia juga mengatakan tak perlu berkoordinasi dengan organisasi advokat karena masih adanya ‘perpecahan’ antara Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Sebagai catatan, APSI –bersama tujuh asosiasi profesi advokat yang lain- awalnya ikut membidani terbentuknya Peradi pada 21 Desember 2004. Lalu, dalam perkembangannya, pengurus APSI beserta tiga asosiasi advokat lain membentuk ‘tandingan’ Peradi, Kongres Advokat Indonesia (KAI). Namun, Nurkhoirin enggan menyebutkan secara tegas dimana posisi APSI saat ini. “Anggota APSI ada yang menjadi anggota Peradi, tapi ada juga yang jadi anggota KAI,” ucapnya diplomatis.
