Arena pertarungan calon kepala daerah Kotamadya Depok kini berpindah ke Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 Jakarta Pusat, persisnya di gedung Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan pilkada Depok yang aman, rupanya harus berujung ke meja hijau. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dalam putusan yang dibacakan 4 Agustus lalu, menganulir kemenangan NMI-YW. Putusan itulah yang kemudian menggelinding bak bola salju.
Final dan mengikat
KPUD Depok menolak. Demikian pula PKS, partai yang mengusung pasangan NMI-YW. Lembaga pemerhati pilkada semisal Cetro dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional mengecam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Cetro menyebut putusan itu memang final, tetapi tidak mengikat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pilkada bersifat final dan mengikat. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) hanya disebut final. Tetapi dalam peraturan organik, sifat putusan PT dipertegas menjadi final dan mengikat. Itu antara lain disebut dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.
Perdebatan akhirnya berpusar pada makna putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Albert M. Sagala, kuasa hukum pasangan BK-SA menganggap tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan jika suatu putusan disebut final dan mengikat. PK pun tidak bisa, tegas Albert kepada hukumonline.
Sifat final dan mengikat banyak disinggung terkait putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini, final dan mengikat mengandung arti tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengartikan putusan final sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
Tetapi ada juga yang menganalogikan final dan mengikat itu seperti layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara umum, meskipun sudah ada putusan inkracht van bewijsde, para pihak masih bisa mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu lewat peninjauan kembali (PK).
Itulah kemudian yang ditempuh KPUD Depok. Hamida S. Lastoto, kuasa hukum KPUD, menyerahkan permohonan PK itu ke Mahkamah Agung, akhir Agustus lalu (29/08). Hamida menganggap langkah hukum yang ditempuh kliennya sudah benar baik secara prosedural, hukum maupun menurut mekanisme UU Pemerintahan Daerah.
