Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, menganggap langkah KPUD Depok mengajukan PK itu sudah tepat. Tidak ada larangan mengajukan PK, kata Topo, memberi alasan. Akademisi Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana bahkan menulis kolom kritis di harian Kompas (09/08), berjudul ‘Putusan Pilkada Depok Batal Demi Keadilan'.
Respons Mahkamah Agung
Petinggi Mahkamah Agung (MA) tampaknya tidak menduga reaksi masyarakat yang sedemikian besar atas sengketa pilkada Depok. Demonstrasi silih berganti bukan hanya di Depok, tetapi juga di Jakarta dan daerah-daerah lain. Para pengamat menuliskan pandangan-pandangan kritis mereka terhadap putusan PT Jawa Barat. Sebagai badan peradilan tertinggi, yang mengawasi pengadilan di bawahnya, MA diminta segera turun tangan.
Sebagai partai yang kepentingannya dirugikan putusan PT Jabar, PKS memberi kuasa kepada advokat senior Adnan Buyung Nasution. Tidak perlu menunggu lama, Buyung bersama Nurmahmudi mendatangi Mahkamah Agung, juga Departemen Dalam Negeri dan Komisi Yudisial. Dalam pertemuan itulah, Prof Bagir Manan mengatakan bahwa MA merasa terkunci dalam kasus pilkada Depok. Sebab, pasal 106 UU Pemerintahan Daerah sudah tegas menyebut putusan sengketa pilkada bersifat final dan mengikat. Berarti, tidak ada upaya hukum lagi?
Tunggu dulu. Pada 12 Agustus lalu, Bagir meralat ucapannya tentang MA ‘merasa terkunci'. Ia balik meminta semua pihak untuk memberi kesempatan untuk mencari solusi atas kasus pilkada Depok. Termasuk memberi waktu kepada tim panel yang sudah dibentuk MA. Bagir pun meminta Depdagri tidak buru-buru menarik kesimpulan dari proses hukum yang sedang berjalan. Ucapan lebih tegas datang dari Prof. Paulus Efendi Lotulung. Ketua Muda MA Bidang Tata Usaha Negara yang juga ketua tim panel itu mengatakan BK-SA belum boleh dilantik hingga nasib permohonan PK diputuskan. Sikap ini menimbulkan pertanyaan: bukankah PK seharusnya tidak menghambat upaya eksekusi putusan PT Jabar?
Oh, rupanya MA menemukan celah hukum yang memungkinkan permohonan PK itu diterima walaupun harus dicatat dalam register khusus. Adalah Gunanto Suryono, Ketua Muda MA Bidang Pengawasan, yang menyampaikan registrasi PK itu kepada wartawan, usai shalat Jum'at (09/09) silam. Keputusan meregister permohonan PK diambil setelah MA menggelar rapat pimpinan. Alasannya, pengadilan tidak boleh menolak perkara, Gunanto memberi alasan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memang berkata demikian. Pasal 16 menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Sayup-sayup terdengar, keputusan MA untuk menerima registrasi permohonan PK terkait dengan temuan Tim Panel. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Panel yang diketuai Paulus Efendi Lotulung itu kabarnya berkesimpulan: majelis hakim PT Jabar pemutus sengketa pilkada Depok telah melakukan unprofesional conduct. Lepas dari kesimpulan Tim Panel, faktanya permohonan PK telah diterima (untuk diregistrasi).
