Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, metode penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien juga semakin relevan. Salah satu keunggulan yang menjadikan arbitrase menjadi potensial, yaitu kemampuannya untuk menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, ketimbang dengan proses pengadilan yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Padahal, semakin lama proses penyelesaian sengketa lingkungan, semakin besar pula dampak buruk yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Partner Kantor Hukum Altruist Lawyers, Bobby C. Manurung mengatakan, arbitrase juga merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang independen. Arbiter dapat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, maupun yang tidak memiliki latar belakang hukum (tergantung pada sengketa yang ditangani dan kesepakatan para pihak). Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara arbitrase bersifat tertutup (confidential—hanya melibatkan pihak yang bersengketa). Kondisi ini memungkinkan beragam intervensi dapat diminimalkan, atau bahkan dihindari. Namun, proses arbitrase ini hanya akan berjalan lancar dan efektif, jika para pihak yang bersengketa sepakat, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjalankan prosesnya, termasuk saat menjalankan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat secara sukarela.
”Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Permen LHK 4/2013), arbitrase tidak akan ada apabila tidak diperjanjikan oleh para pihak (’no arbitration without agreement’),” ungkap Bobby.
Aturan serupa mengenai perjanjian arbitrase juga tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) yang menyatakan, ”Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”
Terdapat ketentuan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hal ini, diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Arbitrase. Dengan demikian, perlu dicermati bahwa sengketa lingkungan hidup yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa lingkungan hidup yang pihak-pihaknya telah sepakat memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketanya dan yang mengandung unsur perdagangan/komersil di dalamnya
”Sehingga, dalam praktiknya apabila sengketa lingkungan hidup tersebut mencakup kepentingan publik dan tidak diperjanjikan dalam sebuah perjanjian arbitrase, sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses arbitrase,” Bobby menambahkan.
Prosedur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Arbitrase
Pada dasarnya, proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua jalur: pengadilan atau di luar pengadilan. Arbitrase, merupakan jalur di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 11 Permen LHK 4/2013, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, seperti (a) verifikasi sengketa lingkungan hidup untuk menentukan ’kebenaran’ terjadinya sengketa lingkungan hidup, bentuk dan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan. Pada tahap ini, dilakukan pula analisis data dan perhitungan hasil kerugian, hingga pada akhirnya akan dilakukan persetujuan atau penolakan hasil verifikasi; (b) klarifikasi; (c) penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan (d) pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
