Keempat, soal kemasan rokok. PP Tembakau mewajibkan setiap kemasan rokok memasang gambar bahaya merokok sebesar 40 persen dari bungkus yang ada. Menurut Arist hal itu sebagai langkah baik karena gambar akibat buruk merokok seperti paru-paru dan janin rusak, dipajang. Namun, Arist meragukan hal itu berlaku juga pada tiap iklan yang ditampilkan seperti baliho dan iklan di media.
Untuk menindaklanjuti terbitnya PP Tembakau, Arist mengatakan Komnas PA akan melakukan beberapa upaya. Dalam 18 bulan ke depan, Komnas PA dan koalisi yang tergabung dalam Total Ban akan mengadvokasi implementasi peraturan tersebut. Seperti melihat dampak diterbitkannya PP itu terhadap industri rokok, petani tembakau dan pekerja di pabrik rokok.
Pasalnya, Komnas PA mendengar selama ini ada dalih yang menyebut jika bisnis industri rokok dipersulit akan merugikan petani tembakau dan pekerja. Selain itu Komnas PA berencana membenahi ketentuan yang terdapat dalam PP Tembakau dengan cara mengajukan judicial review. Kemudian, mengingat UU Penyiaran rencananya akan direvisi di DPR, Arist mengatakan akan menggunakan peluang itu untuk memasukkan ketentuan agar industri rokok dilarang melakukan promosi lewat media.
Pada kesempatan yang sama, psikolog dan pakar hipnoterapis klinis, Liza Marielly Djapri, mengatakan promosi yang dilakukan industri rokok, seperti iklan di televisi dapat mempengaruhi anak-anak. Dengan iklan yang dikemas sesuai dengan semangat anak muda, maka iklan yang sering dilihat anak-anak di media, bisa memberi kesan bahwa merokok itu muda dan keren.
Keaktifan Pemda
Berdasarkan PP Tembakau, Arist menyebut pemerintah daerah dituntut aktif menjalankan peraturan itu. Pasalnya, sejumlah peraturan yang termaktub dapat terimplementasi jika pemerintah daerah mau melakukannya. Misalnya, KTR. Arist memperkirakan kawasan bebas asap rokok itu tak akan terwujud jika pemerintah daerah tak membuat ruang KTR. Walau begitu Arist menegaskan tak semua pemerintah daerah tak mendukung usulan Komnas PA untuk melindungi anak dari bahaya rokok.
Menurut Arist, sebelum PP Tembakau diterbitkan, Komnas PA dan koalisi sudah melakukan lobi-lobi ke beberapa pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan yang mengendalikan secara ketat peredaran rokok. Misalnya, pemerintah kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari pendekatan yang dilakukan Arist mengatakan pemerintah kota daerah tersebut sudah menerbitkan peraturan untuk melarang iklan rokok di daerahnya.
Kemudian, saat ini Arist mendengar kabar peraturan tersebut sudah ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Alhasil, sekarang tidak ada iklan rokok yang terpampang di sepanjang jalan daerah itu, begitu juga media iklan lainnya. Bahkan KTR bukan hanya ada di tempat-tempat publik, tapi juga di rumah. "Sekarang warga berhati-hati kalo mau merokok, sekalipun di rumah," ucapnya.
Dari pantauannya terhadap Perda tersebut, Arist mencatat absennya pendapatan daerah dari iklan rokok tak seperti yang dihawatirkan. Pasalnya, sejak Perda itu diterbitkan tak berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya pendapatan daerah. Sampai saat ini, Arist melihat upaya serupa sedang dilakukan beberapa daerah lain, salah satunya Bali. "Lihat saja di Bandara (Ngurah Rai,-red), sudah tidak ada baliho besar iklan rokok," tegasnya.
Sementara Liza menandaskan, untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok, dibutuhkan peraturan yang memiliki sanksi tegas. Secara psikologis, implementasi atas sanksi yang dijatuhkan akan terekam dalam alam bawah sadar anak-anak. Dengan begitu, anak mengetahui kalau merokok adalah hal yang dilarang. Sayangnya, dalam PP Tembakau, Liza tak melihat ada sanksi yang dapat dijatuhkan. “Sanksi yang kuat dapat masuk ke alam bawah sadar,” pungkasnya.