Sekitar satu jam lamanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertemu Komisi XI DPR. Pertemuan itu bermaksud untuk memberikan laporan transaksi keuangan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo ke dewan. Sayangnya, Kepala PPATK M. Yusuf enggan menjelaskan hasil pertemuannya dengan Komisi XI kepada wartawan.
"Kami beri penjelasan mengenai transaksi-transaksi ada enggak menyangkut beliau transaksi mencurigakan, saya katakan enggak bisa ungkap, (rapat) tertutup kan nanti saya melanggar janji," kata Yusuf di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (13/3).
Selain melaporkan hasil laporan keuangan Agus Marto, PPATK juga menjelaskan apa yang dimaksud transaksi mencurigakan ke anggota dewan. Menurut Yusuf, transaksi mencurigakan itu belum tentu terdapat tindak pidana di dalamnya. Untuk mencari apakah ada dugaan tindak pidana dalam sebuah transaksi mencurigakan merupakan peran dari aparat penegak hukum.
Laporan keuangan Agus Marto yang dianalisa terjadi dalam kurun waktu semenjak PPATK berdiri hingga sekarang. "Yang kita laporkan ini tidak serta merta pidana, perlu didalami penegak hukum," kata Yusuf.
PPATK juga menyarankan agar pola pemberian masukan berupa laporan keuangan calon tak hanya dilakukan terhadap calon Gubernur BI saja. Menurut Yusuf, sejumlah pejabat lainnya di BI, juga perlu diperiksa laporan keuangannya sebelum fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, dari hasil laporan PPATK tak ada transaksi mencurigakan atas nama Agus Marto. Tapi ia menyayangkan bahwa laporan yang diberikan PPATK tak sampai kepada dugaan kepemilikan rekening gendutnya Agus Marto.
"Transaksi-transaksi yang dilakukan tidak ada yang di luar profile-nya, kesimpulan mereka (PPATK) untuk Agus Marto itu aman-aman saja," ujarnya.
