DPR melanjutkan pembahasan RUU revisi terhadap UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) berharap revisi ini akan memberi kewenangan yang lebih kuat sehingga segala transaksi keuangan yang mencurigakan bisa ditelusuri.
Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, pihak yang wajib lapor (reporting parties) apabila terjadi transaksi yang mencurigakan harus diperluas. Sebelumnya, reporting parties terbatas pada penyedia jasa keuangan, yakni bank dan lembaga keuangan non bank. Namun, kata Yunus, ketentuan ini perlu diubah mengingat perkembangan modus pencucian uang yang semakin canggih.
“Padahal hasil kejahatan bukan hanya melalui bank, banyak lari ke properti, beli mobil, beli perhiasan, dan lain-lain. Itu tidak terdeteksi, sehingga sesuai dengan standar internasional yang sudah direvisi pada tahun 2003, pihak wajib lapor akan berubah, selain penyedia jasa keuangan, juga meliputi dengan profesi-profesi tertentu dan bisnis-bisnis tertentu,” tuturnya.
Lebih luas lagi, lanjut Yunus, reporting parties juga bisa meliputi advokat dan notaris. Kedua profesi ini bisa dibebankan kewajiban melapor jika mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. “Itu akan memperluas kemampuan kami mencari transaksi hasil-hasil kejahatan lari kemana,” terangnya.
Lalu, Yunus juga berharap PPATK diberi kewenangan penyelidikan. Kewenangan ini, menurutnya, akan sangat berguna bagi instansi penegak hukum lain yang akan melakukan penyidikan. PPATK juga berharap diberi kewenangan membekukan atau menunda transaksi. Permintaan ini berkaca pada pengalaman PPATK yang pernah melaporkan kasus money laundering tetapi uang yang dicurigai keburu raib karena telat diblokir.
“Tapi dengan adanya kewenangan ini di tangan PPATK bisa menunda beberapa hari transaksi, kemudian mungkin bisa diselamatkan proceed of crime yang sudah kami laporkan,” papar Yunus.
Dari segi SDM, Yunus berharap PPATK dibekali dengan aparat penyidik yang tidak hanya penyidik polisi saja, tetapi juga penyidik pajak dan penyidik pasar modal. Penyidik dengan dengan latarbelakang pajak dan pasar modal diperlukan untuk menelusuri money laundering yang berasal dari kejahatan pajak atau pasar modal.
“Penyidik pajak atau penyidik pasar modal mungkin lebih menguasai tindak pidana asalnya dibandingkan dengan penyidik umum, sehingga diberikanlah kesempatan untuk menjadi penyidik di kasus-kasus dalam tindak pidana asal yang sangat khusus tadi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pansus RUU TPPU Harry Witjaksono mengatakan perluasan reporting parties membawa konsekuensi sanksi bagi reporting parties yang lalai menjalankan kewajibannya. Advokat dan notaris, misalnya, bisa dikenakan sanksi adminstratif dari organisasi. “Hukumannya bisa ditegur atau diskors, tergantung organisasi masing-masing,” ujar Harry.
Tidak masuk akal
Pakar Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih mengatakan, UU TPPU yang lama sudah cukup bagus. Kebanyakan substansi yang ditawarkan dalam RUU, menurut Yenti, tidak masuk akal. Misalnya, Pasal 81 yang menyebutkan bahwa untuk pidana pencucian uang dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak perlu dibuktikan tindak pidana utamanya. Pasal inilah yang dijadikan pijakan PPATK saat meminta kewenangan penyelidikan.
Masalahnya, Yenti meragukan kemampuan PPATK dalam menyelidiki tindak pidana utama (predicate crime) dari money laundering. Jika usulan ini terealisir, Yenti khawatir merugikan banyak orang. “Tidak mungkin kalau ada orang tiba-tiba dicurigai punya uang banyak didakwa pencucian uang tanpa membuktikan darimana. Itu melanggar HAM sekali. Kalau kejahatan pencucian uang itu berasal dari illegal logging, apakah dia (PPATK) bisa menyelidiki illegal logging-nya?” tambahnya.
Lagipula, jika tindak pidana utamanya tidak perlu dibuktikan, maka akan sulit memenuhi unsur kejahatan yang disebut dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU. Menurut Yenti, jika tidak dibuktikan kejahatan utamanya, money laundering-nya juga akan lepas. “RUU terlalu emosional, progresif dan menggampangkan masalah,” pungkasnya.
