Permohonan prapradilan yang diajukan tiga lembaga swadaya masyarakat Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) akhirnya kandas. Begitu pun dengan pemohon terpisah yakni Komunitas Advokat dan Masyarakat Hukum untuk Keadilan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kusno, memutusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai pihak ketiga berkepentingan dalam pengajuan praperadilan atas penghentian kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. “Menyatakan eksepsi termohon diterima, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Kusno membacakan amar putusan, Senin (21/12). Akibat permohonan tidak dapat diterima, biaya perkara sebesar lima ribu rupiah dibebankan kepada pemohon.
Diuraikan hakim, pemohon dan termohon telah memberikan bukti di persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama Bibit Samda Riyanto dan Chandra M Hamzah dengan Nomor Tap 02/01//14/FP.1/12/2009. Terkait berhak tidaknya pemohon mengajukan praperadilan, hakim merujuk pada pasal 80 KUHAP. Secara yuridis, SKPP dikeluarkan oleh penuntut umum, dalam hal ini Kajari Jakarta Selatan.
Selanjutnya, hakim berpendapat bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara jelas perihal siapa pihak ketiga berkepntingan. Namun, hakim mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai pihak ketiga berkepentingan. Pengertian secara sempit, pihak ketiga berkepentingan adalah saksi dan korban. Sementara dalam arti luas adalah masyarakat sebagai pihak berkepentingan. Menurut hakim, tidak semua organisasi memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikatakan hakim Kusno, Pasal 38 ayat (3) UU Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan persyaratan organisasi dengan berbadan hukum. Selain itu juga UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak masyarakat.
Namun setelah ditelaah dan dicermati, ternyata perbuatan Bibit dan Chandra tidak terkait dengan lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Perbuatan mereka terkait dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). UU Pemberantasan Tipikor, sambung Kusno, memang mengatur peran masyarakat dalam pemberantasan Tipikor. Namun tidak mengatur hak gugat masyarakat. “Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 tidak mengatur legal standing masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, hakim berpendapat pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan praperadilan. Mengacu pada pasal 80 KUHAP, pihak ketiga yang berkepentingan dalm arti sempit adalah saksi dan korban yang berkait dengan peristiwa. Diakhir penjabaran pertimbangan hukumnya, hakim Kusno berpendapat pengadilan menyatakan bahwa pemohon adalah LSM yang tidak memiliki kapasitas subyek hukum. “Maka eksepsi termohon dikabulkan, dan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujarnya
Sidang lain
Hakim Tahsin dalam persidangan terpisah dengan pemohon Komunitas Advokat dan Masyarakat menjatuhkan putusan serupa. Dalam pertimbangan hukumnya, Tahsin mengakui bahwa KUHAP tidak menjabarkan secara jelas pihak ketiga berkepentingan yang dimaksud. Namun, pemohon dalam persidangan telah mendaulat Chaerul Huda sebagai pakar hukum acara pidana. Dalam keterangan Chaerul, kata Tahsin, pihak ketiga berkepentingan tidak sebatas saksi dan korban. Melainkan masyarakat. Sehingga, adokat sebagai masyarakat dapat mengajukan praperadilan demi penegakan hukum.
Advokat, menurut Tahsin adalah profesi. Sehingga, advokat dapat dikatakan bagian dari masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Namun Tahsin mengakui, bahwa dalam UU Pemberantasan Tipikor tidak mengatur hak gugat masyarakat. “Oleh karenanya pemohon tidak berkapasitas mengajukan praperadilan”.
KUHAP, sambung Tahsin, mengenal asas ‘tiada gugatan tanpa kepentingan’. Bahwa dalam kasus Anggoro dan Djoko Tjandra, hakim berpendapat keduanya sebagai korban. “Sehingga dia yang berhak ajukan praperadilan,” ujarnya.
Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, menurut hakim Tahsin, pemohon tidak memiliki bukti dari korban untuk mewakili permintaan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penuntutan. Advokat selaku pemohon tidak memiliki kapasitas berkepentingan karena terdapat korban. “Eeksepsi termohon cukup beralasan, dan eksepsi termohon dikabulkan dan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujarnya.
Ditemui usai persidangan, kuasa hukum tiga LSM yakni Eggi Sudjana menegaskan akan mengajukan upaya banding. Menurutnya, pihak ketiga berkepentingan tidak secara gamblang dijelaskan dalam KUHAP. “Artinya, tafsir berikutnya LSM juga boleh yang peduli terhadap bangsa ini. Apalagi korupsi,” ujarnya. Sehingga, pemohon melihat terdapat celah dan peluang untuk mengajukan praperadilan. Meski sebelumnya Egi pesimis atas putusan hakim, namun sebagai pihak ketiga tetap berusaha untuk menegakan hukum. “Meskipun kansnya kecil tapi sebagai ikhtiar boleh dong. Oleh karena itu kita akan banding,” ujarnya.
Sementara perwakilan dari Komunitas Advokat dan Masyarakat, Septina P. Kusumaning mengatakan akan tetap mengupayakan upaya banding. Menurut dia, komunitas advokat tetap berusaha agar SKPP dicabut. Advokat lainnya, Slamet Yuono mengatakan akan mengambil langkah sesuai aturan hukum. Namun, formulasinya akan tetap dirumuskan oleh para advokat terkait. “Yang pasti tidak akan berhenti bukan berarti kita terima,” ujarnya. Putusan hakim masih akan dikonsultasikan dengan OC Kaligis selaku koordinator tim.
