Kejaksaan Agung menampik tudingan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sudah sesuai Undang-Undang. Wisnu Baroto, jaksa yang mewakili Kejaksaan Agung, mengatakan penerbitan SKPP sudah merujuk pada alasan yuridis dan sosiologis. Penuntutan dihentikan setelah melalui serangkaian penelitian oleh tim jaksa. Hasilnya, perkara tidak layak diteruskan ke pengadilan.
Bibit dan Chandra pernah disangka melakukan penyalahgunaan wewenang (pasal 12 huruf e UU Tipikor) sehubungan dengan persetujuan penggeledahan kantor perusahaan miliki Anggoro Widjojo, dan cegah bepergian ke luar negeri kepada yang bersangkutan. Perkara ini akhirnya tidak diteruskan ke pengadilan. Kejaksaan menegaskan apa yang dilakukan Bibit dan Chandra adalah dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. “Mencari alat bukti alasan pemberian uang,” tukas Wisnu Baroto.
Secara yuridis, perbuatan Bibit dan Chandra memang telah memenuhi Pasal 12 huruf e dan Pasal 23 UU Pemberantasan Tipikor. Namun menurut Wisnu, perbuatan tersebut tidak disadari tersangka akan menimbulkan dampak yang akan ditimbulkan. “Karena perbuatan tersebut dianggap wajar dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Passal 50 KUHP. Maka perbuatan tersangka tidak dapat dipidana,” ujarnya.
Pernyataan Wisnu merupakan sebagian dari argumentasi yang dibangun Kejaksaan Agung menghadapi permohonan praperadilan atas SKPP Bibit dan Chandra. Senin (14/12) kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyidangkan dua permohonan yang diajukan komunitas berbeda. Permohonan pertama datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Mereka menunjuk kuasa hukum Egi Sudjana. Permohonan kedua datang dari Komunitas Advokat dan Masyarakat Penegak Hukum untuk Keadilan.
Dalam permohonan pertama, pemohon berargumen penerbitan SKPP bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Tanah Air. Agar tidak menimbulkan dampak buruk, penerbitan SKPP harus diuji oleh pengadilan. Eggi Sudjana menunjuk pasal 1 butir 10 KUHAP sebagai payung hukumnya.
Bagi pemohon penyidikan perkara Bibit dan Chandra sebenarnya sudah selesai, dan tanggung jawab beralih ke penuntut umum. Berkas itu seharusnya dilimpahkan ke pengadilan. Sikap Kejaksaan menerbitkan SKPP dianggap Eggi bertentangan dengan pasal 139 KUHAP. Tindakan itu juga dinilai membuat arah penegakan hukum menjadi tidak jelas. Pemohon meminta pengadilan menyatakan SKPP tidak sah, dan memerintahkan penuntut meneruskan berkas perkara ke pengadilan.
