Apalagi, Humphrey menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa pemohon bisa memilih hakim yang menangani perkaranya. “Itu juga tidak diperbolehkan. Menurut kami, semua hakim itu sama. Jadi, nggak berpengaruh,” ujarnya.
Humphrey mengakui bila saat ini memang ada fenomena “Sarpin Effect”, dimana para tersangka mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka. Namun, ia menilai bahwa hal ini harus dilihat dari konteks yang lebih besar. “Ini bukan berdampak hanya pada KPK, tetapi juga Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan, Kepolisian yang memiliki dampak lebih besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Humphrey mengaku setuju dengan masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan ini. Ia merujuk kepada Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang memberikan hak kepada setiap orang yang sedang diproses secara hukum untuk men-challenge apa yang dialaminya itu sejak awal.
Sebagai informasi, SDA mengajukan permohonan praperadilan pada Senin (23/2) di PN Jaksel. Namun, Pihak SDA menolak menyatakan bahwa permohonan praperadilan tersebut dikarenakan “Sarpin Effect”. Permohonan praperadilan tersebut lebih dikarenakan strateginya untuk mendapatkan keadilan.
SDA meminta agar penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan menuntut KPK membayar ganti rugi immaterial dan materil sebesar Rp1 triliun. KPK dinilai menetapkan SDA sebagai tersangka tanpa mempunyai bukti permulaan yang cukup dan dilakukan secara melawan hukum, karena penetapan tersebut dilakukan pada saat dimulainya suatu rangkaian penyelidikan.
KPK menetapkan SDA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013, sejak 22 Mei 2014. SDA disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
