Presdir Podomoro Serahkan Diri ke KPK
Berita

Presdir Podomoro Serahkan Diri ke KPK

Presiden Direktur Podomoro sempat bersembunyi di kantornya.

NOV
Bacaan 2 Menit
Gedung KPK. Foto: RES
Gedung KPK. Foto: RES
Beberapa jam pasca imbauan KPK yang meminta Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja (AWj) segera menyerahkan diri, Ariesman tiba di gedung KPK. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, Ariesman datang untuk menyerahkan diri ke KPK.

"Malam ini tersangka AWj sudah menyerahkan diri. Dia datang bersama kuasa hukumnya. Dia menghubungi penyidik, lalu diantar kuasa hukumnya ke sini. Kemudian, dia menemui penyidik. Saat ini, yang bersangkutan (Ariesman) sedang diperiksa lebih lanjut oleh penyidik," katanya di KPK, Jumat (1/4).

Yuyuk menjelaskan, sebelum menyerahkan diri, Ariesman sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari penyidik KPK. Sampai akhirnya, Ariesman bersembunyi di kantornya di Jakarta Barat. Penyidik juga telah mencari Ariesman ke beberapa tempat, termasuk ke kantornya.

Mengenai alasan Ariesman menghindar dari penyidik, Yuyuk belum dapat memastikan. Pasalnya, setelah Ariesman menyerahkan diri, bos Podomoro itu langsung diperiksa penyidik. Namun, saat menyerahkan diri, Ariesman membawa sebuah tas yang sekarang sudah ada di tangan penyidik.

Yuyuk belum mengetahui apa saja barang yang ada di dalam tas Ariesman. Ketika ditanyakan apakah tas tersebut berisi uang, ia belum bisa memastikan. Menurutnya, yang baru bisa dipastikan adalah barang berupa telepon genggam atau handphone (HP). Sisanya, belum diketahui.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan sangat prihatin dengan perbuatan yang diduga dilakukan Ariesman. Sebab, kasus ini merupakan gambaran dari badan usaha yang mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan tertentu. "Saya yakin ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di banyak tempat," ujarnya.

Ia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi para pengusaha lain agar tidak berupaya mempengaruhi Pemerintah Daerah maupun DPRD untuk kepentingannya. Perbuatan itu dinilai tidak mengutamakan kepentingan rakyat terutama yang berkaitan dengan dengan lingkungan. Terlebih lagi, AMDAL perusahaan tersebut belum diselesaikan dengan baik.

Ariesman merupakan salah seorang tersangka kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperdal) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

KPK menetapkan Ariesman sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang juga politisi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi dan seorang perantara, Trinanda Prihantoro. Ariesman diduga memberikan uang sejumlah Rp2 miliar kepada Sanusi untuk mempengaruhi pembahasan Raperda di DPRD DKI Jakarta.

Anak perusahaan PT APL, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk pelaksanaan reklamasi pantai di pulau G (Pluit City). Rencananya, beberapa pengembang akan melaksanakan reklamasi untuk membangun 17 pulau di pesisir utara Jakarta.

Dalam Peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pengembang wajib memberikan lahan kepada Pemprov DKI seluas lima persen dari hasil reklamasi. Kewajiban itu di luar dari pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) sebesar 40 persen dari luas lahan reklamasi.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info