Tidak hanya itu, rekomendasi yang dikeluarkan Suwarna juga memuat hal yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) SK Menhutbun Nomor 538 Tahun 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, yaitu membebaskan tujuh perusahaan yang tergabung dalam SDG dari kewajiban untuk jaminan bank garansi.
Bermodal surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Suwarna, Tony kemudian mengurus permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. Tujuannya, agar kayu yang ada di lahan tempat akan ditanaminya kelapa sawit dapat dimanfaatkan. Namun, lagi-lagi proses permohonan perijinan ini pun bertentangan dengan SK Menhutbun Nomor 538 Tahun 1999, karena tidak disertai dengan studi kelayakan (FS).
Meski bermasalah, pada kenyatannya permohonan IPK terhadap sebelas perusahaan tersebut tetap keluar. Kasus ini pada akhirnya juga menarik dua pejabat Departemen Kehutanan yang terkait dengan keluarnya IPK itu. Pejabat tersebut adalah Uuh Ali Yudin, mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kaltim, dan Robian, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan kini sedang dalam tahap pemeriksaan saksi red).
Berbekal IPK bermasalah yang telah diperoleh, kesebelas perusahaan tersebut kemudian melakukan penebangan di lahan yang rencananya akan dibangun perkebunan kelapa sawit, dan kemudian mengambil manfaat dari kayu hasil tebangan.
Belakangan, terungkap bahwa dari sebelas perusahaan penerima IPK, hanya Bulungan Hijau Perkasa dan Tirta Maju Sawit yang sudah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit. Sedangkan, sembilan perusahaan lainnya tidak atau belum melaksanakan. Menurut Martias, hal ini disebabkan lahan yang dicanangkan untuk perkebunan ternyata tidak cocok untuk ditanami kelapa sawit karena merupakan lahan rawa. Disinyalir, hal ini terjadi karena studi kelayakan tidak dilakukan sebelum keluarnya IPK. Total kerugian Negara dari kasus ini menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai Rp346,8 miliar.
Menanggapi tuntutan yang diajukan kepadanya, Martias mengaku kaget dan aneh, sebab yang mengurus semua perijinan adalah Tony, bukan dirinya. Hal senada juga dikatakan oleh Farida, penasehat hukum Martias. Terlalu banyak hal aneh dalam tuntutan JPU yang harus ditanggapi dalam pledoi nanti, ujarnya. Ia kemudian menganalogikan hubungan kliennya dengan Tony Chandra layaknya hubungan presiden dengan menteri. Kalau seorang menteri yang diangkat oleh Presiden melakukan kesalahan, apakah Presidennya yang disalahkan?, kan ngga, menterinya dong yang harusnya dipanggil, tambah Farida.
Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Martias untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah subsider enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 346,8 miliar rupiah atau pidana penjara selama empat tahun.
