Karena itu, Agung menyarankan kewenangan pembatalan perda terkait pajak dan retribusi daerah cukup di level menteri saja. "Lebih baik Mendagri saja yang menandatangani keputusan pembatalan," ujarnya.
Untuk memindahkan kewenangan dari presiden kepada Mendagri, Agung menjelaskan ada dua cara yang dapat dipilih pemerintah. Cara pertama dengan melakukan revisi UU No 28 Tahun 2009. Fokus revisi tentu saja pasal 158 mengenai pejabat yang berwenang membatalkan perda. Namun, menurut Agung, revisi undang-undang memakan waktu lama. Hal ini tentu kontraproduktif dengan semangat efisiensi
Alternatif lain, menurut Agung, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang mendelegasikan kewenangan pembatalan itu kepada Menteri Dalam Negeri. Cara ini tidak perlu dengan merevisi undang-undang. "Kita berharap langkah ini yang dipilih, agar proses perpindahan kewenangannya cepat terlaksana," kata Agung.
Secara teoretis, usulan pendelegasian kewenangan presiden harus tercantum jelas dalam undang-undang. Pengajar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sony Maulana Sikumbang menegaskan hal itu. Dihubungi via telepon, Sony mengatakan bahwa Presiden tidak dapat begitu saja mendelegasikan kewenangannya kepada menteri jika undang-undang tidak mencantumkan hal tersebut. "Harus jelas tercantum dalam undang-undang. Jika tidak, maka tidak bisa didelegasikan," katanya.
Namun, bagi Sony, dalam hal ini akar permasalahan bukan tentang dapat atau tidaknya pendelegasian kewenangan. Melainkan mau atau tidak presiden menyetujui pembatalan perda tersebut. "Tokh presiden sebenarnya tinggal tanda tangan. Kan rekomendasi pembatalan itu pasti dipelajari oleh tim," kata Sony.
Ia melihat sisi lain dari tersendatnya pelaksanaan rekomendasi pembatalan perda ini. Presiden, kata Sony, bukan tidak mungkin berhati-hati memilih perda mana yang dibatalkan dan mana yang tidak. Hal ini, bukan terkait substansi pembatalan, melainkan tarik menarik kepentingan dengan partai dan/atau kepala daerah. "Kepala daerah itu kan mewakili partai. Harus dilihat juga kemungkinan presiden tidak ingin hubungannya dengan partai pendukung rusak akibat pembatalan perda ini," ungkap Sony.
Jalan terbaik, menurut Sony, adalah dengan mengamandemen aturan. Pemerintah dapat mengusulkan revisi UU No 28 Tahun 2009 tersebut. Dengan amandemen itu, kewenangan pembatalan perda cukup diberikan kepada Mendagri.
