Presiden diminta segera menandatangani pembatalan ribuan peraturan daerah (perda) bermasalah. Jika tidak dibatalkan, regulasi level daerah itu bisa menganggu iklim investasi. Kementerian Keuangan sudah sejak lama merekomendasikan pembatalan peraturan-peraturan daerah bermasalah kepada kepala pemerintahan. Mayoritas perda yang diminta dibatalkan adalah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
Berdasarkan catatan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) hingga akhir Desember 2009, Kementerian Keuangan telah mengajukan usulan pembatalan 3.735 perda ke Presiden. Namun yang ditindaklanjuti sejauh ini dengan pembatalan baru 945 perda.
Direktur Eksekutif KPPOD, P. Agung Pambudhi di Jakarta, Selasa (13/7), mengingatkan perlunya Presiden SBY mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) tentang persetujuan pembatalan perda bermasalah. Ketegasan sikap Pemerintah untuk meninjau perda bermasalah, kata Agung, dibutuhkan demi menjaga kepastian dunia usaha di daerah terkait. Isu dan wacana sangat mempengaruhi perkembangan dunia usaha. Jika suatu perda direkomendasikan batal, sementara persetujuan pembatalan itu tidak juga selesai, dapat menimbulkan efek negatif.
Berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan, setidaknya ada 15 sektor dalam perda yang perlu mendapat perhatian Presiden. Kelima belas sektor itu adalah administrasi dan kependudukan, budaya dan pariwisata, energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, kesehatan, ketenagakerjaan, komunikasi dan informasi, koperasi dan UKM, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, perkebunan dan kehutanan, pertanian, serta sumbangan pihak ketiga.
Perda yang diusulkan untuk dibatalkan, jelas Agung, merupakan hasil penelitian dari Tim Monitoring Bersama Kemkeu dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, hal ini menunjukkan rekomendasi pembatalan perda sudah komprehensif dan tidak perlu diperlama.
Berdasarkan pasal (2) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian berwenang menilai dan merekomendasikan pembatalan perda yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Masalahnya, saat ini pelaksanaan rekomendasi pembatalan itu seolah tersendat di presiden. "Mungkin karena presiden punya banyak fokus kerja yang perlu diselesaikan," ujar Agung.
Karena itu, Agung menyarankan kewenangan pembatalan perda terkait pajak dan retribusi daerah cukup di level menteri saja. "Lebih baik Mendagri saja yang menandatangani keputusan pembatalan," ujarnya.
Untuk memindahkan kewenangan dari presiden kepada Mendagri, Agung menjelaskan ada dua cara yang dapat dipilih pemerintah. Cara pertama dengan melakukan revisi UU No 28 Tahun 2009. Fokus revisi tentu saja pasal 158 mengenai pejabat yang berwenang membatalkan perda. Namun, menurut Agung, revisi undang-undang memakan waktu lama. Hal ini tentu kontraproduktif dengan semangat efisiensi
Alternatif lain, menurut Agung, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang mendelegasikan kewenangan pembatalan itu kepada Menteri Dalam Negeri. Cara ini tidak perlu dengan merevisi undang-undang. "Kita berharap langkah ini yang dipilih, agar proses perpindahan kewenangannya cepat terlaksana," kata Agung.
Secara teoretis, usulan pendelegasian kewenangan presiden harus tercantum jelas dalam undang-undang. Pengajar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sony Maulana Sikumbang menegaskan hal itu. Dihubungi via telepon, Sony mengatakan bahwa Presiden tidak dapat begitu saja mendelegasikan kewenangannya kepada menteri jika undang-undang tidak mencantumkan hal tersebut. "Harus jelas tercantum dalam undang-undang. Jika tidak, maka tidak bisa didelegasikan," katanya.
Namun, bagi Sony, dalam hal ini akar permasalahan bukan tentang dapat atau tidaknya pendelegasian kewenangan. Melainkan mau atau tidak presiden menyetujui pembatalan perda tersebut. "Tokh presiden sebenarnya tinggal tanda tangan. Kan rekomendasi pembatalan itu pasti dipelajari oleh tim," kata Sony.
Ia melihat sisi lain dari tersendatnya pelaksanaan rekomendasi pembatalan perda ini. Presiden, kata Sony, bukan tidak mungkin berhati-hati memilih perda mana yang dibatalkan dan mana yang tidak. Hal ini, bukan terkait substansi pembatalan, melainkan tarik menarik kepentingan dengan partai dan/atau kepala daerah. "Kepala daerah itu kan mewakili partai. Harus dilihat juga kemungkinan presiden tidak ingin hubungannya dengan partai pendukung rusak akibat pembatalan perda ini," ungkap Sony.
Jalan terbaik, menurut Sony, adalah dengan mengamandemen aturan. Pemerintah dapat mengusulkan revisi UU No 28 Tahun 2009 tersebut. Dengan amandemen itu, kewenangan pembatalan perda cukup diberikan kepada Mendagri.
