Pada Mei lalu, Komisi III DPR juga sempat menanyakan nasib RUU KUHAP kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Saat itu, Hendarman mengatakan bahwa Kejaksaan menunggu Ampres dari Presiden SBY. Sebab, belum tentu Presiden menunjuk Kejaksaan Agung sebagai perwakilan Pemerintah untuk membahas RUU tersebut.
RUU KUHAP disusun oleh tim bentukan Kementerian Hukum dan HAM, diketuai oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Andi Hamzah. Tim ini sudah melakukan studi banding ke banyak negara. Berdasarkan kajian yang dilakukan Tim Penyusun, ada beberapa hal baru yang akan dimasukkan ke dalam RUU KUHAP. Salah satunya hakim komisaris. Pengaturan hakim komisaris telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum pidana. Bahkan, Komisi Hukum Nasional (KHN) pernah melakukan survei pendapat mengenai hakim komisaris. Hasilnya, masih ada hakim yang keberatan dengan konsep hakim komisaris seperti diintrodusir dalam RUU KUHAP.
