Suara penolakan terhadap Revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak saja datang dari kalangan masyarakat, tapi juga dari DPR. Apalagi, revisi UU KPK tersebut mengandung pelemahan bagi lembaga antikorupsi itu.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak menerbitkan Surat Persetujuan Presiden (Surpres) terhadap RUU KPK kepada DPR. Demikian diutarakan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di Gedung DPR, Senin (12/10) kepada wartawan. “Pemerintah tidak usah memberikan Surpres,” tegasnya.
Menurut Agus, dengan tidak diterbitkannya Surpres, setidaknya tidak akan terjadi pembahasan RUU KPK di DPR. Sebab Surpres itu menjadi tanda pemerintah dalam hal persetujuan pembahasan. Untuk itu, Presiden Jokowi dapat mencegah revisi yang cenderung melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika melihat dari draf RUU KPK.
Politisi Partai Demokrat itu berpandangan tiap RUU yang dilakukan pembahasan antara DPR bersama dengan pemerintah memang mesti mendapat persetujuan presiden terlebih dahulu. Ia menilai dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa pembahasan RUU dapat dilakukan ketika Presiden menerbitkan Surpres.
Menurutnya, usulan RUU KPK acapkali mengundang kontroversi. Maklum, aturan yang mengatur KPK dan pemberantasan korupsi menjadi sensitif, apalagi revisi justru melemahkan lembaga antirasuah. “Usulan revisi KPK ini mengundang kontroversi,” ujarnya.
Terpisah, peneliti hukum Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting berpandangan, upaya merevisi UU KPK bukanlah upaya tunggal dalam melumpuhkan KPK, pemberantasan korupsi dan agenda reformasi saja. Ia menilai, revisi UU KPK tidak terpisahkan dari rangkaian peristiwa kriminalisasi terhadap dua komisioner KPK dan sejumlah pendukungnya. “Penerbitan Perppu, pengangkatan pelaksana tugas pimpinan KPK dan rentetan kejadian-kejadian lainnya,” tambahnya.
Apalagi dalam draf RUU KPK kental dengan pelemahan yang berujung pembubaran terhadap lembaga antirasuah. Ironisnya jika disahkan RUU tersebut, bukan tidak mungkin KPK tak lagi memiliki kewenangan mengangkat penyidik secara mandiri. Tak hanya itu, KPK tak lagi berwenang melakukan penuntutan, bahkan mesti menyerahkan kasus yang ditangani kepada Kepolisian dan Kejaksaan bila nilai kerugiannya di bawah Rp50 miliar. “(Hingga, red) KPK harus dibubarkan dalam waktu 12 tahun ke depan, dan beberapa pemangkasan lainnya,” katanya.
















