Dikatakan Miko, revisi UU KPK ini menjadi momentum pembuktian sikap Presiden Jokowi. Pasalnya, setelah beberapa kali upaya pelemahan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi tak juga menunjukan sikap dan keberpihakan yang tegas. Menurutnya, dari sudut pandang hukum, presiden dapat menolak dengan tidak menerbitkan Surpres dalam melakukan pembahasan RUU KPK.
Miko menilai, keberadaan Surpres mengkonfirmasi kesiapan dan persetujuan pihak pemerintah untuk dapat melakukan pembahasan sebuah RUU. Tentunya presiden menugaskan menteri terkait mewakili presiden. Sebaliknya jika Surpres tidak diterbitkan presiden, maka dengan tegas pemerintah mengambil sikap tidak memberikan persetujuan. “Dan menolak meneruskannya ke tahap pembahasan,” ujarnya.
Pimpinan DPR konyol
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, rapat konsultasi yang akan dilakukan antara pimpinan DPR dengan presiden merupakan tindakan konyol. Pasalnya, merevisi UU KPK merupakan kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Atas dasar itu, DPR tak perlu lagi menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah.
“Tidak perlu, konsultasi untuk apa. Pimpinan DPR itu konyol, mau konsultasi apa, itu sudah jadi kesepakatan (karena masuk Prolegnas,” ujarnya.
Benny menilai, agenda RUU KPK sebaiknya tidak dijadikan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh sebab itu, ketika sudah disepakati masuk Prolegnas 2015, presiden perlu bersikap apakah akan terus maju memberikan persetujuan, atau mundur dengan tidak menerbitkan Surpres.
“Kalau revisi untuk memperlemah KPK, jelas saya dan saya yakin presiden akan menolak juga. Tapi masalahnya revisi yang memperlemah itu berasal dari presiden. Itu kopnya presiden digunakan oleh temen-temen anggota dewan untuk menggunakan usul hak inisiatif, diambil alih oleh DPR,” ujarnya.
Berbeda dengan Benny, Miko menilai, dalam pertemuan rapat konsultasi Presiden Jokowi dapat mengutarakan ketidaksetujuannya kelanjutan pembahasan RUU KPK. Menurutnya, momentum rapat konsultasi dapat dijadikan untuk menunjutkan sikap tegas menolak pembahasa RUU KPK.
“Tanpa keberpihakan yang tegas dari Presiden Joko Widodo, maka pemberantasan korupsi di Indonesia bisa semakin lemah dan perjuangan untuk mencapai Indonesia yang bebas korupsi akan semakin berat,” pungkas Miko.
















