Lebih lanjut, Presiden SBY meyakini gagasan DPD untuk menegaskan peran dan fungsinya melalui amandemen UUD 1945 memiliki tujuan yang positif. Namun begitu, Presiden SBY berharap setiap pemikiran untuk mengubah UUD 1945 dibawa ke ranah publik yang labih luas terlebih dulu sebelum diproses melalui jalur konstitusi. Pemikiran untuk menegaskan peran dan fungsi DPD agar lebih efektif sepatutnya diletakkan dalam kerangka yang lebih besar, yakni terbangunnya sistem dan praktek ketatanegaraan yang lebih baik.
Di banyak negara, setiap pemikiran untuk mengubah UUD lazimnya dikembalikan kepada para pemberi mandat, tiada lain adalah rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan yang kuat, jelasnya.
Forum Konsultasi
Sementara itu, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam pidatonya mengatakan Konstitusi pada dasarnya adalah milik seluruh rakyat yang berkedudukan sebagai fondasi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus mengawal perjalanan bangsa ini ke depan. Oleh karenanya, Konstitusi sebagai aturan dasar harus dipandang sebagai living constitution yang mampu mengantisipasi perkembangan dan tantangan jaman.
Khusus mengenai pembentukan Panitia Nasional, Ginandjar memandang perlu dibahas lebih terperinci dalam sebuah forum yang melibatkan para pimpinan lembaga negara. Dalam forum tersebut, Presiden SBY diharapkan mampu menjelaskan latarbelakang dibalik gagasan ini. Saya sendiri belum mengetahui persis apa yang menjadi pemikiran Presiden, akunya.
Terlepas dari itu, Ginandjar menyambut positif gagasan tersebut. Dia berharap keberadaan Panitia Nasional dapat memberikan landasan yang kuat untuk diadakannya amandemen UUD 1945 yang lebih komprehensif. Apalagi pasca kandasnya usulan amandemen yang lalu, para pengusul telah sepakat untuk membuka ruang bagi perubahan pasal lain diluar Pasal 22D.
Saya harapkan dan saya kira dari pembicaraan dengan Presiden, dia sepakat, kalau bisa (Panitia Nasional, red.) diselesaikan sebelum 2009. Dengan begitu, amandemen UUD 1945 berlaku setelah 2009, ujarnya.
Hanya Kajian
Pada kesempatan yang sama, Ketua MK Jimly Asshiddiqie senada dengan Ginandjar, mengusulkan diadakan forum konsultasi antar pimpinan lembaga negara. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Supaya menjaring tanggapan. Nah, akan kita lihat dulu tanggapannya, apakah positif? Kalau saya sih positif saja. Tapi ini jangan jadi salah paham, tambahnya.
