Presiden Gagas Panitia Nasional Amandemen
Amandemen UUD 1945

Presiden Gagas Panitia Nasional Amandemen

Belajar dari pengalaman Komisi Konstitusi yang ternyata tidak pernah didengar hasil kerjanya, gagasan ini membutuhkan keputusan politik yang cukup besar dari Presiden.

Rzk/Ycb
Bacaan 2 Menit

 

Jimly mengingatkan agar Panitia Nasional yang digagas Presiden hanya diberikan wewenang sebatas melakukan kajian. Panitia, menurutnya, tidak berwenang membuat keputusan politis karena berdasarkan konstitusi, MPR yang berwenang melakukan amandemen. Tapi, kalau secara akademis, tidak apa-apa juga kalau Presiden mengambil prakarsa. Inilah yang perlu diluruskan, pungkasnya.

 

Belajar dari KK

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, menyatakan ragu gagasan ini dapat terealisir. Pasalnya, gagasan ini membutuhkan keputusan politik yang cukup besar Presiden SBY. Terlebih lagi, Presiden SBY ditenggarai akan menghadapi arus resistensi dari sejumlah kalangan yang selama ini kontra terhadap usulan amandemen, mulai dari kalangan militer sampai politikus. 

 

Usulan amandemen kan selalu dibayang-bayangi hantu federalisme, penerapan syariat Islam, dan sebagainya. Apalagi melihat tren 2,5 tahun ini, Presiden SBY cenderung sangat hati-hati dalam membuat keputusan, kata Bivitri yang juga tergabung dalam Koalisi Konstitusi Baru.  

 

Diluar itu, Bivitri mengharapkan Panitia Nasional apabila terbentuk nanti tidak senasib dengan Komisi Konstitusi (KK). Selintas, Panitia Nasional yang digagas Presiden SBY memang serupa dengan KK. Komisi yang diketuai Pakar HTN Sri Soemantri ini disahkan secara resmi disahkan oleh Badan Pekerja MPR pada 7 Oktober 2003 tetapi kemudian dibubarkan pada bulan April 2004.

 

Kita harus belajar dari pengalaman Komisi Konstitusi yang ternyata tidak didengar hasil kerjanya, tukasnya. Sebagai langkah antisipasi, Bivitri mengusulkan agar Panitia nantinya tidak hanya melibatkan pakar HTN, tetapi juga tokoh-tokoh yang memiliki afiliasi politik yang kuat. Selain itu, Panitia tersebut juga harus didukung oleh landasan hukum yang menegaskan komitmen semua pihak untuk terikat pada hasil kerja Panitia.

 

Apa bentuk dasar hukumnya? Bivitri mengaku belum terpikir karena sekarang tidak dikenal lagi Ketetapan MPR (Tap MPR) seperti dulu. Namun, apapun itu, dia mengharapkan ada komitmen yang jelas dari semua lembaga negara terutama MPR selaku pihak paling berwenang dalam hal amandemen, untuk menjalankan rekomendasi Panitia Nasional.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info