Namun, kubu parlemen rupanya kurang solid. Meskipun berhasil menghimpun suara lebih dari separuh jumlah anggota dari 9 fraksi, interplasi ini membal lantaran terpecahnya sikap parlemen. Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), maupun Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) ingin sidang berlanjut. Interplasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah, bukan meminta kehadiran Presiden, ujar Darul Siska dari FPG.
Tentu saja, yang paling getol membela SBY adalah Fraksi Partai Demokrat (FPD). Meski tidak menandatangani interplasi, fraksi ini ingin agenda jawaban dilanjutkan. Tata tertib banyak mengandung multitafsir. Makanya saya ingin sidang jalan terus. Masalah tata tertib kita serahkan ke Badan Legislasi (Baleg), ungkap Agus Hermanto dari FPD.
Jawaban pemerintah
Akhirnya Zainal memutuskan melanjutkan agenda. Widodo pun membacakan jawaban tertulisnya. Sikap pemerintah yang mendukung Resolusi PBB tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik Pembukaan maupun Batang Tubuh, tutur Widodo.
Menurut Widodo, pemerintah tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Namun, sikap tersebut tak harus sekadar asal beda. Pada kenyataannya, masih ada lima negara anggota tetap DK PBB yang punya hak veto. Karena itu, diplomasi Indonesia harus dioperasionalkan, sambung Widodo. Menurutnya, perombakan tatanan dunia melalui reformasi PBB butuh waktu lama dan tak semudah membalikkan telapak tangan.
Widodo menegaskan, resolusi Iran ini bukan yang pertama. Pada 31 Juli 2006, DK PBB merilis Resolusi 1696. Lalu, pada 23 Desember 2006, lagi-lagi DK PBB menelurkan Resolusi 1737. Kemudian pada 24 Maret 2007 muncullah resolusi berbuah interplasi ini.
Menurut Widodo, resolusi tersebut bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota PBB. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara anggota tidak tetap DK PBB. Lima anggota tetap antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, serta Rusia. Semua bersuara bulat, termasuk Cina dan Rusia, yang tak menggunakan hak vetonya.
Resolusi tersebut lahir lantaran sikap Iran yang tidak terbuka mengelola nuklirnya. Upaya Iran mengembangkan uranium dinilai International Atomic Energy Agency (IAEA) tidak transparan. Pada tingkat tertentu, pengayaan uranium dapat dialihkan secara mudah untuk maksud militer (dual use), sambung Widodo. IAEA merupakan organisasi dunia penyelia aktivitas nuklir.
