Prioritas Mega
Tajuk

Prioritas Mega

Presiden baru, Megawati Soekarnoputri, sudah dipilih. Dari satu sisi terlihat bahwa memang sebagai pemenang pemilu lalu, walau tidak mayoritas mutlak, ada elemen kepantasan bahwa Mega akhirnya menjadi presiden. Dari soal kemampuan dan komitmen untuk memberantas korupsi dan membangun sistem hukum dan pemerintahan yang bersih, wajar akan banyak timbul pertanyaan yang meragukan.

ATS
Bacaan 2 Menit
Prioritas Mega
Hukumonline

Demokrasi memang ternyata bukan soal kemampuan memerintah dan tidak ada hubungannya dengan komitmen menjadi lebih baik. Demokrasi adalah hitung-hitungan suara. Yang menang berhak mengatur yang kalah dan sisa populasi, dan yang kalah secara jantan harus mau diatur dalam suatu sistem yang seharusnya menjadi kesepakatan bersama melalui sistem hukum, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahwa di sana ada sedikit kolusi dan nepotisme, tentu jawabannya sudah pasti akan ada. Bahwa akan ada korupsi lagi, itulah yang harus ditentang dengan keras. Bagaimanapun, akan banyak sumbangan proses politik yang terjadi minggu-minggu lalu terhadap pembelajaran dan sejarah hukum dan politik bangsa ini. Semua akan dicatat, diperiksa lagi, diuji lagi, untuk masa depan yang lebih baik.

Pemerintahan Mega rasanya tidak perlu merayakan kemenangannya. Euforia tidak saja tidak pantas dinikmati karena kita sudah berlarut-larut terpuruk dalam pertengkaran bodoh yang memakan energi, pikiran, dan biaya serta hanya mendapatkan hasil cibiran para konstituen. Kini, saatnya Mega membuktikan bahwa dia dan timnya bisa bekerja. Partai Mega dulu dikampanyekan sebagai partai wong cilik, partai rakyat banyak. Bahwa sekarang Mega harus berbagi kekuasaan dengan Golkar dan partai lain, tidak berarti bahwa ada maaf untuk tidak menjalankan pemerintahan pro-rakyat banyak.

Para pembantu dan orang-orang di sekeliling Mega sudah pasti tahu apa artinya program yang pro-rakyat. Para pakar independen dan profesional tentu akan tahu diri untuk tidak mengajari Mega dan timnya substansi dan detil apa yang harus menjadi prioritas pemerintahannya, terutama kerja-kerja besar di bidang  pengentasan kemiskinan, kerja sama dengan IMF dan donatur internasional, restrukturisasi perbankan dan hutang debitur kakap, perbaikan pendidikan, peningkatan infrastruktur fisik untuk percepatan pemulihan ekonomi, dan sebagainya.

Tapi mungkin ada alasan kuat mengapa masyarakat harus menuntut dengan keras diselesaikannya kerja besar di bidang-bidang yang sudah terlampau parah. Dan akibatnya semakin parah karena sengaja diabaikan dan tidak ditangani cepat setelah jatuhnya Soeharto, yaitu perbaikan sistem pemilu, amandemen konsitutusi, pemberantasan korupsi lama dan baru, peradilan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penegakan good governance di segala tingkatan, serta reformasi hukum total, baik institusi, sistem maupun personil hukum kita.

Marilah kita tidak bosan-bosannya mengingatkan Mega dan pemerintahannya bahwa kredibilitasnya akan terbangun dan dia bisa menjadi pemimpin yang membawa bangsa ini keluar dari krisis berkepanjangan kalau dia mampu melakukan sedikitnya hal-hal berikut (bukan urutan prioritas karena  sama pentingnya) di bidang hukum :

- Bersihkan lingkungannya dari orang-orang yang berpotensi membawa mentalitas Orde Baru, bermasalah, dan bisa menjuruskan pemerintahan Mega menjadi pemerintahan yang korup atau yang menghambat program reformasi.

- Koalisi dengan partai politik lainnya tidak serta merta berarti bahwa Mega harus mengakomodasi kepentingan mereka untuk melindungi kasus-kasus lama korupsi dan kejahatan kemanusiaaan atau membuat jaringan korupsi baru dengan membagi-bagi sumber-sumber ekonomi dan mesin-mesin penghasil uang.

- Menjauhi posisi-posisi penting yang teknis di pemerintahan yang menjadi mesin ekonomi dan reformasi dari kancah rebutan pengaruh dan kepentingan politis.

- Membangun good governance di semua tingkat pemerintahan dengan juga melibatkan masyarakat madani untuk mengawasi kerja pemerintah.

- Membentuk pengadilan atas kejahatan kemanusiaan dan pengadilan korupsi yang masing-masing dipantau oleh komisi khusus yang independen dan bertanggung jawab kepada DPR dengan melibatkan masyarakat madani, dan serta merta mengadili perkara-perkara tersebut tanpa pandang bulu.

- Mereformasi institusi kejaksaan dengan antara lain mengubah sistem pendidikan dan rekruitmen serta penggajian, menetapkan kebijakan "zero corruption" , mengubah budaya kerja di kejaksaan menjadi lebih transparan dan profesional, memecat jaksa-jaksa korup dan mempensiunkan jaksa-jaksa yang menolak reformasi. Selain itu, membuat sistem investigasi dan penuntutan menjadi lebih transparan, mengawasinya secara ketat dengan melibatkan masyarakat madani, serta tindakan lain yang studi dan rekomendasinya telah dibuat secara komprehensif oleh suatu tim khusus (governance audit) yang didanai oleh ADB awal tahun ini dan mungkin sekarang disimpan di laci Jaksa Agung.

- Dengan metode serupa yang dilakukan terhadap kejaksaan, melakukan governance audit terhadap kepolisian dan pengadilan, serta melaksanakan rekomendasi yang serupa untuk melaksanakan refromasi total di lembaga-lembaga tersebut.

- Menganjurkan dan mendorong dengan keras agar organisasi-organisasi pengacara bersatu dan menegakkan etika profesi yang tinggi, termasuk menerapkan kebijakan "zero corruption" terhadap anggota-anggotanya dengan sanksi organisasi yang tegas dan keras. Karena sumbangan pengacara terhadap bobroknya sistem peradilan kita, juga sama besarnya dengan polisi, jaksa, dan hakim yang korup.

Marilah juga kita serukan ke Mega dan pemerintahannya bahwa soal ini bukan hanya soal pemerintah atau penguasa. Ini adalah soal hajat hidup orang banyak, sama pentingnya dengan penyediaan pangan dan papan untuk rakyat. Janji kepada rakyat sudah jatuh tempo. Janji itu termasuk hak-hak rakyat untuk menghirup udara hukum yang bersih dan penuh martabat.

Selamat bekerja Ibu Mega !

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info