Suara-suara semacam itu telah membangkitkan banyak reaksi pro dan kontra yang macam-macam dari berbagai fihak, baik dari kalangan pejabat, tokoh-tokoh terkemuka masyarakat, pers, organisasi non-pemerintah dan bahkan juga dari "orang biasa", antara lain para eks-tapol dan eks-napol.
Pada akhirnya, ramainya perdebatan atau pertukaran pendapat sekitar abolisi terhadap kasus Suharto adalah gejala positif bagi kehidupan demokratis dan pendidikan politik dan moral bagi bangsa kita. Karenanya, semakin banyak orang mempersoalkannya adalah semakin baik. Sebab, persoalan ini bukanlah hanya urusan pribadi satu orang yang bernama Soeharto saja dan bukan pula hanya urusan keluarganya saja.
Masalah ini punya kaitan penting dengan banyak aspek kehidupan bangsa dan negara. Artinya, masalah Soeharto adalah masalah kita bersama atau masalah urusan orang banyak. Artinya, masalah ini bukanlah hanya urusan Presiden Megawati, Jaksa Agung, DPR, atau ketua Mahkamah Agung saja. Bukan pula hanya urusan ahli-ahli hukum serta para terkemuka masyarakat lainnya.
Kasus Soeharto adalah masalah besar yang dampaknya bisa amat besar pula di kemudian hari, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun di bidang kehidupan moral, atau juga di bidang keadilan sosial, perikemanusiaan, HAM, dan penegakan hukum. Karenanya, kalau dilihat dari segi sejarah lahirnya Orde Baru dan dari apa yang telah terjadi selama 32 tahun itu, nyatalah bahwa kita perlu memandang kasus Soeharto ini secara menyeluruh, proporsional, benar, adil dan jujur. Sikap ini perlu kita ambil bersama demi kepentingan kelanjutan kehidupan bersama bangsa kita.
Rakyat berhak untuk bersuara
Selama Soeharto dirawat di rumahsakit, muncullah secara bertubi-tubi dan menggebu-gebu suara dari berbagai kalangan yang mengusulkan supaya proses hukum terhadap Suharto dihentikan melalui abolisi. Usul ini telah dinyatakan dengan berbagai dalih dan bentuk dan cara oleh, antara lain : Wakil Presiden Hamzah Haz, Menteri Kehakiman Yusril, ketua DPR Akbar Tandjung, beberapa menteri dan anggota DPR, serta sejumlah intelektual.
Bahkan, menurut keterangan pimpinan PDI-P Pramono Anung, Presiden Megawati juga sudah cenderung untuk menetapkan abolisi terhadap kasus proses hukum Suharto, walaupun sekarang masih menunggu pendapat DPR.
Di antara dalih atau alasan yang dikemukakan oleh para pengusul abolisi adalah pertimbangan perikemanusiaan dan keadaan kesehatan mantan presiden Suharto yang sudah tidak memungkinkan diajukannya di depan pengadilan (ingatan sudah lemah, bicara sudah sulit, sudah banyak lupa, dll).
Usul itu didasarkan kepada hasil pemeriksaan tim dokter. Di samping itu, juga di dasarkan kepada pertimbangan bahwa Soeharto adalah bekas pimpinan negara dan sudah berjasa, walaupun juga melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan, ada juga yang mengajukan dalih penegakan hukum ketika mereka mengusulkan abolisi ini.
Namun, seperti yang sama-sama kita saksikan, usul abolisi ini telah ditentang oleh banyak tokoh masyarakat, intelektual, pakar hukum, pimpinan LSM, dan sebagian anggota DPR. Di antara mereka (dengan latar-belakang yang beraneka-rupa), ada yang menyoroti betapa besarnya bahaya bagi penegakan hukum, bagi perasaan keadilan, bagi kelanjutan reformasi, bagi pemberantasan KKN, bagi kehidupan moral, kalau abolisi ini sampai akhirnya betul-betul diputuskan oleh Presiden Megawati.
Mengingat pentingnya masalah abolisi kasus Soeharto bagi kehidupan bangsa, wajarlah bahwa sudah timbul reaksi yang keras terhadap munculnya gagasan-gagasan semacam ini. Kasus ini, pada tahap sekarang, merupakan acara perjuangan yang amat penting bagi seluruh kekuatan pro-reformasi dan pro-demokrasi dalam masyarakat (yang tergabung dalam berbagai golongan dan komponen bangsa, tanpa memandang suku, agama atau ras). Berbagai macam aksi dan beraneka-ragam langkah perlu dilancarkan oleh sebanyak mungkin kalangan untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang perlunya pengadilan Soeharto.
Tuntutan rasa keadilan masyarakat, yang secara besar-besaran disuarakan lewat berbagai cara damai dan beradab, adalah amat penting untuk mengimbangi suara para "tokoh" (dalam pemerintahan maupun DPR) yang mempromosikan barang dagangan "abolisi" yang membahayakan keharmonisan kehidupan bangsa ini. Opini publik yang menentang abolisi perlu dikembangkan dan digalakkan bersama-sama, sehingga bisa merupakan kekuatan desakan terhadap para "tokoh" (termasuk Presiden Megawati) untuk mencampakkan gagasan yang salah ini.
Penegakan hukum yang bagaimana?
Dari "perdebatan" berbagai tokoh yang bisa diikuti selama ini di televisi, radio dan pers cetak, kita sama-sama melihat sendiri bahwa persoalan abolisi bagi Soeharto telah memunculkan berbagai pendapat, yang berkaitan dengan aspek-aspeknya di bidang hukum, politik, moral.
Beraneka-ragam kajian atau pendekatan telah diajukan oleh para pengacara Soeharto beserta para pendukung usul abolisi. (Sekadar informasi bagi pembaca : dari Paris pun, lewat komputer - dan dengan menggunakan ADSL dan Real Player - dapat diikuti setiap hari siaran televisi Liputan 6, Cakrawala, Hallo Indonesia, dan berbagai radio seperti Elshinta, dan juga dapat dibaca sejumlah besar koran dan majalah yang terbit di Indonesia).
Dengan bumbu alasan-alasan kemanusian (usia sudah lanjut, dalam keadaan sakit, ketidakmampuan fisik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dll) para pendukung abolisi telah berusaha menggunakan penafsiran ayat-ayat hukum guna mencapai satu tujuan : membebaskan Soeharto dari segala pertanggungan jawab atas berbagai kesalahan atau dosa yang pernah dilakukannya, antara lain soal KKN.
Ada di antara mereka ini yang menonjolkan bahwa tokoh Orde Baru ini telah berjasa untuk bangsa dan negara. Di samping itu, ada juga yang menekankan pentingnya penghargaan terhadapnya sebagai bekas kepala negara yang pernah "dipilih oleh rakyat". Ada pula yang begitu getolnya dalam mendukung abolisi sampai-sampai berani menyatakan bahwa politik Soeharto selama puluhan tahun itu tidak salah, karena sudah selalu mendapat persetujuan atau pengesahan dari DPR dan MPR. Yang paling keterlaluan adalah pendapat bahwa sikap untuk memberikan abolisi adalah sebagai pendidikan bagi bangsa!
Sudah puluhan tahun (dan sampai sekarang) hukum sudah dimanipulasi secara kasar dan besar-besaran oleh para penguasa Orde Baru (terutama oleh Soeharto). Dan norma-norma keadilan sudah dirusak demi kepentingan haram sebagian kecil sekali bangsa kita. Maka, membela Soeharto atas nama penegakan hukum adalah suatu hal yang patut sekali untuk dipertanyakan ketulusannya atau kejujurannya (bahkan, juga kebenarannya). Yang jelas adalah kebalikannya. Justru demi penegakan hukum (secara benar) dan demi dihormatinya perasaan keadilanlah, kasus Suharto perlu terus diproses, baik secara hukum, politik, maupun moral.
Kita semua sudah menyaksikan -selama puluhan tahun- bahwa di antara kerusakan-kerusakan paling parah yang dibikin oleh Orde Baru adalah justru di bidang penegakan hukum ini. Karena dilecehkannya supremasi hukum inilah, maka begitu banyak orang-orang yang tidak bersalah telah dibunuh, banyak orang ditahan tanpa proses pengadilan, kehidupan demokrasi telah dicekik, hak-hak asasi manusia telah diinjak-injak dalam berbagai bentuk dan cara, KKN merajalela, dan kebobrokan moral melanda di seluruh negeri.
Karenanya, ketika orang mulai bicara soal abolisi bagi kasus Suharto, perlulah kiranya pengalaman pahit dan pedih bangsa selama lebih dari 30 tahun ini dijadikan pertimbangan menyeluruh yang serius, adil, dan jujur. Mengabaikan, menutup-nutupi, atau menganggap enteng saja kesalahan-kesalahan dan dosanya, adalah suatu sikap yang tidak menguntungkan bagi kebaikan pendidikan bangsa.
Perikemanusiaan dan kepemimpinan
Ada pendapat juga bahwa kasus Suharto perlu diabolisi demi menjunjung rasa perikemanusiaan. Pendapat semacam ini bisa menyesatkan pikiran banyak orang. Pada dasarnya, para pendukung abolisi - dengan latar-belakang pertimbangan dan kepentingan yang mungkin berbeda-beda - menginginkan supaya Soeharto tidak diadili. Apa artinya?.
Dengan mengusahakan supaya Soeharto tidak diadili, pada hakekatnya para pendukung abolisi itu tidak menghargai perikemanusiaan. Dengan dalih menghormati perikemanusiaan terhadap seorang ini, mereka menganggap sepi saja perikemanusiaan terhadap puluhan juta orang lainnya. Sebab, entah berapa banyak orang, yang selama puluhan tahun sudah mengalami perlakuan yang tidak berperikemanusiaan sebagai akibat politik Soeharto (atau karena berbagai tindakan-tindakannya lainnya), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan, yang lebih menyedihkan, adalah bahwa sisa-sisa politiknya itu, sampai sekarang, masih terus menimbulkan penderitaan bagi sejumlah besar rakyat kita.
Mengadili Soeharto bukanlah hanya meminta pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahannya, melainkan juga berarti menolak konsepsi-konsepsinya di berbagai bidang, yang telah terbukti mendatangkan kesengsaraan bagi banyak orang dan menimbulkan kerusakan-kerusakan parah terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa, yang kita warisi dewasa ini. Penolakan kita bersama- secara tegas dan jelas - terhadap berbagai konsepsi buruk Soeharto dan kawan-kawannya adalah salah satu cara penting untuk mencegah terulangnya kembali pengalaman pahit bangsa kita selama Orde Baru.
Ada yang mengusulkan abolisi kasus Soeharto, dengan alasan bahwa tindakan itu perlu sebagai penghargaan bangsa yang beradab terhadap mantan kepala negara yang pernah "dipilih oleh rakyat" untuk memimpin bangsa. Mengenai soal ini, cukuplah kiranya kalau kita buka kembali halaman-halaman sejarah bagaimana Soeharto bisa naik menjadi kepala negara melalui berbagai jalan yang penuh bau mesiu dan ujung bayonet. Dan tentang bahwa ia sudah "dipilih" rakyat untuk memimpin bangsa, perlulah kita ingat kembali bagaimana 7 kali "pemilihan umum" yang lalu telah "dimenangkan" secara mutlak oleh Golkar berkat berbagai rekayasa dan penggunaan cara-cara yang batil serta dana yang haram.
Soeharto adalah seorang warganegara RI yang pernah menjabat sebagai presiden/kepala pemerintahan selama 32 tahun, panglima tertinggi ABRI, dan orang tertinggi Golkar. Namun, ia adalah juga seorang manusia, seperti halnya 220 juta warganegara kita lainnya. Ia mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang berperikemanusiaan, seperti halnya warganegara atau umat Tuhan lainnya.
Mestinya, di depan hukum dan di depan Tuhan, kedudukannya adalah sama. Oleh karena itu, mengistimewakan "perikemanusiaan" terhadapnya sambil mengabaikan perikemanusiaan terhadap jutaan warganegara lainnya adalah suatu sikap yang tidak berdasarkan nalar yang sehat dan hati nurani yang bersih.
Mengingat itu semua secara menyeluruh, kiranya patut diajukan pertanyaan kepada para pendukung abolisi : apakah dengan abolisi itu berarti bahwa bangsa kita menjunjung perikemanusiaan? Dan, apakah dengan abolisi itu berarti bahwa bangsa kita menghormati rasa keadilan?
Abolisi akan menghambat reformasi
Gagasan atau usul tentang abolisi kasus Suharto sudah menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat dalam masyarakat dan juga telah menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum atau tokoh-tokoh. Untuk sekadar menyebutkan sejumlah kecil di antara mereka : Hendardi, Adnan Buyung Nasution, Munir, Kristiadi, Judilherry Justam, Deliar Noor, Dimyati Hartono, Harun Alrasid, Amien Aryoso, Loebby Loqman, Bachtiar Sitanggang, M. Burhantsani, Mahmud MD, Gus Dur, dll.
Mengingat besarnya perhatian banyak orang terhadap masalah penting ini, maka dapatlah kiranya diperkirakan bahwa kasus abolisi untuk Soeharto ini akan terus menjadi topik hangat dalam masyarakat dan menjadi bahan polemik di antara berbagai kalangan.
Soal abolisi bagi Soeharto memang perlu dijadikan masalah besar bangsa. Sebab, kalau abolisi akhirnya diputuskan oleh Presiden Megawati - atas pertimbangan apa pun ! - maka dampaknya yang negatif akan jauh lebih besar ketimbang dampaknya yang positif. Dampak negatif ini, yang skalanya dan intensitasnya bisa besar sekali, akan menimpa banyak bidang.
Dampak negatif ini akan makin membikin sulit dilaksanakannya reformasi dan rekonsiliasi. Sebab, kalau dikaji secara dalam, jelaslah bahwa Soeharto adalah ekspresi terpusat dari segala kejahatan atau dosa-dosa yang telah dibikin oleh Orde Baru.
Dengan kalimat lain, sebagai presiden/kepala negara dan kepala pemerintahan selama 32 tahun, ia merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas terjadinya banyak kejahatan-kejahatan di bidang politik, ekonomi, sosial, moral, dan kejahatan terhadap perikemanusiaan (crime against humanity). Ia telah secara aktif menciptakan (atau ikut menyetujui) banyak politik - atau berbagai tindakan - yang merupakan kejahatan terhadap demokrasi dan HAM.
Setidak-tidaknya, dalam banyak kasus Soeharto telah membiarkan saja terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan, yang nyata-nyata telah mendatangkan kesengsaraan bagi banyak orang. Atau, yang secara jelas-jelas telah merugikan kepentingan negara. Korupsi yang merajalela di kalangan "atas" (sipil maupun militer), termasuk KKN di kalangan keluarganya sendiri adalah salah satu di antara berbagai akibat tindakannya atau politiknya. Terhadap itu, ia harus dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah tuntutan yang adil, yang sah, yang benar.
Kalau Soeharto "diberi abolisi", berarti bahwa kesalahan politiknya atau kejahatan tindakan-tindakannya (pelanggaran HAM, pembunuhan kehidupan demokrasi selama puluhan tahun, pemupukan kekayaan luar biasa bagi keluarganya dengan cara-cara KKN, pengelolaan tujuh "yayasan" yang tidak jelas, dll) tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh bangsa kita.
Seandainya abolisi ini terjadi, bangsa kita bisa dibikin bingung, apakah Suharto itu pernah melakukan kesalahan dan kejahatan besar terhadap rakyat dan negara atau tidak. Padahal, ia telah dipaksa turun dari kedudukannya sebagai kepala negara oleh rakyat (yang diwakili oleh gerakan mahasiswa secara besar-besaran), justru oleh karena ia telah melakukan berbagai kesalahan dan kejahatan. TAP MPR tahun 1998 No 11 (Pasal 4) yang menentukan pentingnya pemberantasan KKN juga telah memberikan isyarat tentang perlunya pemeriksaan terhadap Soeharto dalam kasus KKN.
Karenanya, seandainya abolisi jadi diputuskan terhadap kasus Suharto, maka ini akan berarti bahwa lonceng kematian telah dibunyikan bagi reformasi, bagi penegakan supremasi hukum, bagi rasa keadilan, dan bagi kesehatan nalar bangsa.
Mengingat itu semuanya, perlulah kiranya digalang terus, bersama-sama, kekuatan opini umum untuk menolak gagasan abolisi. Opini umum yang kuat akan merupakan dukungan politik dan moral bagi Presiden Megawati (termasuk juga para "tokoh" lainnya) untuk menyelesaikan kasus Soeharto ini melalui jalan yang tetap menjunjung tinggi penegakan hukum, rasa keadilan masyarakat, dan nalar sehat. Singkatnya, abolisi kasus satu orang ini tidaklah akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan bahkan sebaliknya.
A. Umar Said adalah mantan wartawan, kolomnis tinggal di Paris.
