Problem Hubungan Wali Amanat Dengan Pemegang Obligasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pemegang efek yang bersifat utang yang mengalami kerugian dapat ganti rugi dari wali amanat akibat kelalaiannya wali amanat. Penuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pemegang efek yang bersifat utang yang dirugikan secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dapat menuntuk ganti rugi kepada wali amanat.

Ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan manifestasi konflik antara pemegang efek yang bersifat utang dengan wali amanat. Konflik tersebut disebabkan wali amanat lalai tugas pokoknya dalam melindungi dan mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Pemegang efek yang bersifat utang tersebut dapat menagih kepada wali amanat sebagai wakilnya. Wali amanat digugat oleh yang diwakilinya yaitu pemegang efek yang bersifat utang.

Ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjadi ratio deciden di Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 PK/Pdt/2019 yang diputus pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.

Dalam pertimbangan majelis peninjauan kembali mahkamah agung tersebut:

1. ..., memberikan informasi yang tidak benar tentang fakta materiil, baik dalam prospectus maupun  informasi  dalam  laporan  keuangan,  tidak menyampaikan  keadaan  materiil  sesungguhnya  atau  diberikan  dalam waktu yang tidak semestinya atau perbuatan lainnya, yang mengakibatkan kerugian pada Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. ..., membuat Surat tanggal 2  Desember  2004  (tanpa  nomor)  ditujukan  kepada  PT  Bank  Niaga Corporate Trust Division selaku Wali Amanat Tergugat XVII PT Bank Niaga Tbk seolah-olah PT Bank Global Internasional Tbk dalam keadaan sehat dengan menyatakan bahwa CAR Bank Global adalah 44,84, NPL 0,95% dan  peningkatan  laba  bersih  sebesar  30% dan  Bank  Global  dapat memenuhi  kewajibannya selaku emiten dalam pembayaran pokok dan bunga obligasi subordinasi;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt  2017, tanggal  31 Agustus 2017, yang membatalkan putusan judex facti tidak dapat dipertahankan karena terdapat kekhilafan hakim  dalam  memberlakukan  ketentuan  Pasal  51  ayat  (2)  Undang Undang Pasar Modal tanpa mengaitkannya dengan ketentuan Pasal  53 dan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal, karena itu Para Penggugat mempunyai  legal  standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara  aquo,  sehingga  putusan  judex  juris harus  dibatalkan  dan  selanjutnya Mahkamah  Agung menyetujui  pendapat  dan  putusan  judex  facti dan diambil-alih untuk dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Hal ini merupakan kejelian Majelis Peninjauan Kembali dalam menengok fakta dan menghubungkan norma Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Berdasarkan ratio deciden di Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 PK/Pdt/2019, dapat diambil beberapa prinsip bahwa: pertama, pemegang efek yang bersifat utang diwakili oleh wali amanat baik di dalam dan maupun di luar pengadilan. Kepentingan pemegang efek yang bersifat utang diwakili oleh wali amanat. Kedua, perlu adanya keterbukaan informasi terkait fakta materiil, baik dalam prospectus maupun  informasi  dalam  laporan  keuangan, atau laporan lainnya.

Ketiga, pemegang efek yang bersifat utang memiliki legal standing di pengadilan terkait kelalaian kewenangan yang dimiliki oleh wali amanat. Wali amanat dapat digugat oleh pemegang efek yang bersifat utang, karena dianggap lalai tugas pokoknya dan dianggap merugikan pemegang efek yang bersifat utang. Dan keempat, pemegang efek yang bersifat utang dapat ganti rugi akibat kelalaian wali amanat. Wali amanat memberikan ganti rugi kepada pemegang efek yang bersifat utang akibat kelalaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengaturan mengenai pemegang efek yang bersifat utang dapat bertindak secara hukum baik di dalam dan maupun di luar pengadilan terkait hubungan antara pemegang efek yang bersifat utang dengan wali amanat. Dalam hal apa pemegang efek yang bersifat utang dapat bertindak secara hukum baik di dalam dan maupun di luar pengadilan.  Dan tentunya, perlu diatur waktu atau jangka waktu gugatan pemegang efek yang bersifat utang terhadap wali amanat sebagai wujud kepastian hukum. Kapan waktu pemegang efek yang bersifat utang dapat menggugat wali amanat.

*)Rumawi, Pengajar Hukum Pasar Modal pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, dan lulusan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.