Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melanjutkan sidang perkara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang memperhadapkan penggugat mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting dengan Presiden Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Keppres Pemecatan Evi dari jabatan anggota KPU menyusul terbitnya Putusan DKPP Nomor 317/2019 yang mana salah satu amar putusannya memberhentikan Evi dengan tidak hormat.
Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan ahli tersebut, Evi sebagai penggugat menghadirkan Ahli Filsafat Hukum dari Universitas Indonesia (FH UI) Fernando M. Manullang. Menyoal persidangan etik yang dihadapi oleh Evi bersama sejumlah anggota KPU di hadapan majelis DKPP, Fernando menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak memahami konsekuensi dasar dari etika ketika memutuskan perkara No.317/2019 tanggal 18 Maret 2020.
“Saya ragu majelis etiknya memahami etika,” ujar Fernando saat menyampaikan pandangannya di depan Majelis Hakim PTUN Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Fernando, dalil etik tidak tepat dalam mengevaluasi ataupun menilai putusan KPU yang dalam hal ini menjalankan Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) No 154/2019. Fernando menegaskan bahwa DKPP bukan peradilan hukum. Tapi lembaga etik yang harusnya mengerti dasar konsekuensi dan kemanfataan dari putusan etik yang diambil. Ia menilai dalam Putusan DKPP No.317/2019 tidak terdapat pertimbangan moral di dalamnya. Hanya berupa pertimbangan hukum.
Fernando menjelaskan perbedaan antara melanggar hukum dan melanggar etika. Pertimbangan dalam etika itu dasarnya selalu rasionalitas yang melulu dipimpin oleh akal budi. Dalam bahasa filsafat, rasio sebagai akal budi, karena akal mengandung budi. Sementara dalam kacamata hukum tidak punya pertimbangan tersebut, karena hukum hanya mengenal pertimbangan yuridis. (Baca: Alasan Evi Novida Gugat ke PTUN dan Pandangan Pakar)
“Dalam pengujian hukum yang terutama adalah bagaimana kita melihat bahwa yang dilakukan adalah legal. Sedangkan dalam pengujian etika, yang dilihat adalah bagaimana tindakan itu bermoral,” ujar Fernando
Sementara yang dilakukan oleh DKPP sebagai lembaga etik dalam kasus tersebut, menurut Fernando adalah pengujian bagaimana anggota KPU atau lembaga KPU, melakukan tindakan yang hukum. Saat membaca putusan DKPP, Fernando menilai putusan tersebut merupakan putusan hukum.
"Terlebih-lebih itu ada frasa yang mengatakan secara melawan hukum. Saya nggak mengerti itu, itu luar biasa. Itu bukan pertimbangan etika, karena di dalam pertimbangan etika kembali pada alasannya apa,” terang Fernando.
Menurut Fernando jika DKPP tetap ingin bicara hukum, mestinya DKPP memahami bahwa MK adalah pengadilan tertinggi dalam sengketa hasil pemilu. Karena seharusnya hanya menjalankan putusan MK tanpa harus ditafsir secara berbeda. Karena pada dasarnya MK adalah pemutus tertinggi dalam perselisihan hasil Pemilu.
Fernando menyitir keterangan Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna yang menjelaskan bahwa jika sudah diselesaikan di MK, maka tidak ada lembaga lain yang berhak untuk mengadilinya kembali atau memberikan penilaian terhadap putusan MK tersebut.
Sementara itu, menurut mantan anggota DKPP Saut Sirait dalam keterangannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim PTUN menyebutkan Keppres pemberhentian tidak hormat terhadap Evi Novida Ginting, adalah tindak lanjut atas Putusan DKPP Nomor 317/2019.
Saut menilai, meski keppres tersebut adalah tindaklanjut tapi keppres berkaitan dengan nilai-nilai fundamental dalam hal ini putusan DKPP. Karena itu menurut Saut, meskipun putusan DKPP tidak termasuk dalam petitum gugatan Evi, namun harus menjadi perhatian dalam memutuskan perkara in casu.
“Akan menjadi goncangan besar apabila Keputusan Presiden tersebut dibatalkan atau tidak dianggap sah, tanpa mencabut atau membatalkan Putusan DKPP,” tegasnya.
Saut menilai bahwa putusan DKPP yang memberhentikan Evi sebagai Anggota KPU pada Maret lalu merupakan upaya normal penyelenggara pemilu untuk meluruskan penyelewengan suara pada pelaksanaan pemilu.
"Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, menyangkut tindakan atau perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan menyeluruh, karena terkait penyelewengan suara,” jelas Saut.
Menurut Saut putusan tersebut semata-mata dikeluarkan oleh Ketua dan Anggota DKPP karena adanya kewaspadaan terhadap rusaknya Pemilu di Indonesia. Dan hal ini sudah dilakukan dengan konsisten selama delapan tahun DKPP berdiri.
Saut menilai bahwa DKPP tetap memiliki moral hazard dalam semangat, sikap dan tindakannya sehingga membiarkan terjadinya penyelewengan suara dalam Pemilu, bukan hanya menghancurkan kelembagaan Pemilu itu sendiri, tetapi sekaligus dan total juga menghancurkan kepercayaan terhadap Pemilu maupun kepemimpinan negara yang dihasilkan oleh pemilu.
Saut mengingatkan, putusan DKPP No 317-PKE-DKPP/X/2019 dan Keppres 34/2019 berasal dari persoalan yang sangat besar dalam setiap pelaksanaan pemilu. Karenanya, akan timbul ketidakpastian hukum apabila Keputusan Presiden tersebut dibatalkan atau tidak dianggap sah, tanpa mencabut atau membatalkan Putusan DKPP.
"Apabila dikabulkan walau sebagian kecil, akan menimbulkan kehancuran terhadap nilai-nilai kehidupan, moral, moral hukum dan hakikat Pemilu di Indonesia," terangnya.
