Problematika tata kelola royalti musik dan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi isu sentral dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Mengurai Problematika Pelindungan Hak Cipta: Royalti dan Peranan Lembaga Manajemen Kolektif’ yang digelar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Selasa (23/9/2025).
Seminar ini mengurai berbagai persoalan yang menghambat perlindungan hak cipta, mulai dari ketidakadilan tarif, rendahnya kesadaran pengguna hingga lemahnya transparansi.
“Setidaknya ada empat masalah besar yang terus muncul dalam tata kelola royalti musik,” kata Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara.
Prof Eddy panggilan akrabnya, menjabarkan empat poin tersebut. Pertama, skema tarif royalti yang sering kali dianggap tidak adil. Kedua, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sehingga banyak yang memakai karya tanpa izin. Ketiga, transparansi distribusi royalti masih dipertanyakan. Keempat, sistem distribusi perlu memanfaatkan teknologi agar lebih efisien dan akuntabel.
Baca juga:
- Melly Goeslaw Usul 10 Pengaturan RUU Hak Cipta, Pengelolaan Royalti Secara Digital
- Pengusul Beberkan 3 Urgensi dan 8 Materi RUU Hak Cipta
- Revisi UU Hak Cipta jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Royalti Musik
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Agung Damar Sasongko pun mengakui praktik di lapangan sering menimbulkan konflik antara pengguna dan pencipta. Untuk itu, pemerintah kini mendorong mekanisme extended collective licensing (ECL).
“Dengan ECL, LMK menjadi pintu masuk utama untuk izin penggunaan dan penarikan imbalan. Jadi, pengguna tidak perlu repot berhubungan dengan banyak pencipta. Namun, kuncinya ada di digitalisasi agar lebih transparan,” ujar Agung.
