Prof Mahfud MD: Arah Hukum Nasional Berada di Persimpangan Jalan
Terbaru

Prof Mahfud MD: Arah Hukum Nasional Berada di Persimpangan Jalan

Menguatnya fenomena otokrasi legalisme di Indonesia. Yakni penggunaan instrumen hukum dan prosedur pembentukan undang-undang untuk melegitimasi kehendak penguasa atau kelompok oligarki.

Aditya Fajar Indrawan
Bacaan 3 Menit

"Demokrasi tanpa hukum itu liar, tetapi hukum tanpa demokrasi itu zalim. Oleh sebab itu, ketika demokrasi sudah menentukan satu hukum secara benar, maka seluruh rakyat termasuk pembuat hukum itu sendiri harus tunduk kepada hukum," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Merujuk disertasinya tentang pengaruh politik terhadap hukum, Prof Mahfud menegaskan realitas das sein bahwa hukum merupakan produk politik. Dominasi energi politik membuat karakter produk hukum sangat bergantung pada konfigurasi politik yang berlangsung.

Dalam sejarah politik hukum Indonesia, kualitas penegakan hukum mengalami pasang surut. Setelah Reformasi 1998–2009 yang melahirkan hukum responsif melalui penguatan fungsi legislasi DPR dan pembentukan lembaga independen, kualitas demokratisasi dalam pembentukan hukum nasional dinilai kembali menurun sejak 2009 hingga kini.

Salah satu sorotan utama dalam seminar adalah menguatnya fenomena autocratic legalism (otokrasi legalisme) di Indonesia. Yakni penggunaan instrumen hukum dan prosedur pembentukan undang-undang untuk melegitimasi kehendak penguasa atau kelompok oligarki.

Fenomena ini antara lain terlihat dari pembentukan undang-undang secara kilat melalui pembahasan tertutup, minim komunikasi publik, dan mengabaikan meaningful participation. Kondisi tersebut mencerminkan pergeseran dari rule of law menjadi rule by law, ketika hukum tidak lagi berfungsi membatasi kekuasaan, tetapi justru digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi dan memaksakan kepentingan penguasa.

“Alhasil pembentukan norma-norma baru kerap kali menabrak asas-asas hukum dan falsafah dasar konstitusi demi merespons kepentingan pragmatis jangka pendek,” imbuhnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM era pemerintahan Joko Widodo itu menegaskan, penggerusan hukum tidak hanya terjadi dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga pada kelembagaan dan pengisian jabatan publik. Politisasi pengangkatan pejabat lembaga independen dan peradilan, seperti BPK, hakim agung, dan hakim konstitusi melalui persetujuan DPR, dinilai merusak sistem meritokrasi. Perangkapan jabatan aparat penegak hukum di lembaga sipil juga menunjukkan bagaimana kepentingan politik dapat mengesampingkan aturan hukum positif.

"Jika suatu negara sudah melakukan disorientasi atau salah arah, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust). Jika ketidakpercayaan dipelihara berlama-lama, akan menimbulkan pembangkangan (disobedient). Dan jika pembangkangan tidak bisa diatasi, akhirnya terjadi disintegrasi," pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info