Penerapan hukum negara yang berbenturan dengan hukum adat di Indonesia semakin menonjol seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi dan modernitas. Meski hukum negara sudah mapan dengan berbagai peraturan dan kebijakan, hukum adat tumbuh dari kebiasaan dan nilai-nilai lokal masyarakat seringkali dipandang tidak sejalan dengan aturan negara yang cenderung lebih seragam dan formal.
Fenomena ini menimbulkan ketegangan yang tak jarang berujung pada konflik sosial. Seperti yang terjadi dalam sengketa tanah dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Guru Besar di bidang Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof Ratih Lestarini berpendapat, penerapan konsep living law atau hukum yang hidup di masyarakat sering menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan hukum negara. Hukum hidup yang dikenal dalam teori hukum Eugen Ehrlich ini bukan hanya hukum tertulis atau hukum negara, tetapi juga norma yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat.
“Namun, keberadaan hukum adat sering terpinggirkan dalam sistem hukum negara yang lebih terstruktur dan mengutamakan unifikasi,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Baca juga:
- Fakultas Hukum UI Kukuhkan 3 Guru Besar, Dorong Reformasi Hukum dari Laut hingga Pemenjaraan
- 3 Profesor FH UI Ini Tunggu Pengukuhan Sebagai Guru Besar
Menurut Ratih, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati Irianto, ditemukan praktik penafsiran hukum yang beragam sering kali membuat putusan hakim berbeda-beda, tergantung pada nilai keadilan yang diterapkan. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus hukum keluarga. Seperti status anak hasil hubungan di luar nikah, di mana terjadi perbedaan tafsiran antar hakim.
“Kemampuan memutuskan hal tersebut tergantung pada pemikiran hakim. Ada hakim yang berpikir progresif akan memperhatikan kepentingan hak anak, namun ada juga hakim yang dalam putusannya anak tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya,” jelasnya.
















