Program Bela Negara Tak Harus Dengan Pendidikan Militer
Berita

Program Bela Negara Tak Harus Dengan Pendidikan Militer

Karena keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesinya.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi TNI: HGW
Ilustrasi TNI: HGW

Rencana Kementerian Pertahanan bakal memasukkan pendidikan militer dan bela negara dalam kurikulum perguruan tinggi dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan menuai kritik. Meski bela negara menjadi amanat UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), tapi program bela negara tak berarti harus dengan pendidikan militer.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan konstitusi mengamanatkan bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Karena itu, negara memfasilitasi warganya yang hendak turut serta dalam usaha membela negara. Dia menilai bela negara dapat berbentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer sebagai calon komponen cadangan, hingga pengabdian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau pengabdian sesuai profesi.

Pendidikan kewarganegaraan berbentuk pendidikan kesadaran bela negara (PKBN) yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor pekerjaan. Dia menilai penyelenggaraan program bela negara di lingkungan perguruan tinggi memang diperlukan. “Tapi bukan berarti berbentuk pendidikan militer,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/8/2020) kemarin. (Baca Juga: Menyoal Rencana Pendidikan Militer Masuk Kampus)

Menurut dia, pendidikan militer hanya dapat diwajibkan bagi warga negara yang lulus seleksi awal komponen cadangan. Bagi warga negara yang hendak mendaftar menjadi komponen cadangan bersifat sukarela. Sebaliknya, bila pendidikan militer menjadi pemaksaan, justru berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dalam UU 23/2019 mengatur komponen pendukung dan komponen cadangan. Pasal 17 ayat (1) UU 23/2019 menyebutkan, “Komponen Pendukung terdiri atas: a. Warga Negara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; dan d. Sarana dan Prasarana Nasional”.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara”.

“Pada pasal 17 disebutkan bahwa komponen pendukung itu bersifat sukarela,” ujarnya.

Begitupula dengan Pasal 28 yang intinya, komponen cadangan atas warga negara merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Dengan dua pasal dalam UU 23/2019 sudah jelas tak ada kewajiban pendidikan militer bagi warga negara. Namun Sukamta mempersilakan perguruan tinggi yang hendak menyelenggarakan PKBN atau sebaliknya.

Dia menyarankan perguruan tinggi yang bakal menyelenggarakan pendidikan militer dapat menghidupkan kembali mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan memodifikasi program serupa. Tak hanya teori, tetapi mengkombinasikan dengan pendidikan outdoor atau praktik. “Tapi juga bukan berbentuk pendidikan militer, karena bukan dilakukan dalam rangka mencetak para kombatan,” ujarnya mengingatkan.

Sukamta melanjutkan ancaman terhadap sebuah negara tak hanya serangan militer, tapi bisa ancaman berupa ekonomi, ideologi, wabah penyakit, hingga siber. Dia menekankan program bela negara tak selalu harus mencetak para kombatan, tapi terpenting mencetak generasi bangsa tangguh yang siap membela negara dengan bidang keahlian masing-masing.

“Yang penting disini tujuan kita adalah menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk hidup berbangsa dan bernegara serta menanamkan nilai-nilai dasar pembelaan negara,” katanya.

Gagal memahami kebutuhan

Sementara Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai melalui kerja sama yang bakal dijalin antara Kemhan dengan Kemendikbud menunjukan pemerintah gagal memahami kebutuhan dan prioritas dunia pendidikan. Dia menilai terdapat sejumlah persoalan berkaitan pelanggaran terhadap kebebasan akademik kampus, belakangan terakhir. Alih-alih menjamin kebebasan mimbar akademik kampus, melalui kerja sama Kemhan dan Kemendikbud ini, malah pemerintah bakal memprogramkan militerisasi sektor pendidikan.

Bagi Ismail, rencana kebijakan tersebut mencerminkan terjadinya militerisasi sektor pendidikan. Mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Pada Juni 2019 lalu, Kemendikbud juga telah menggandeng TNI untuk membina para peserta didik baru yang difokuskan pada karakter nasionalisme siswa dengan materi mengacu pada Kemendikbud.

Karakter utama yang diajarkan mengenai nasionalisme yang bertujuan untuk menangkal paham radikalisme di kalangan siswa yang akan dilaksanakan pada masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) mulai jenjang SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ismail juga menilai secara spesifik terjadi militerisasi dalam program bela negara dan makna nasionalisme. Padahal, Pasal 6 ayat (2) huruf d UU 23/2019 hanya menyebutkan salah satu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesi.

“Menjadi pertanyaan, dalam dunia kampus yang notabene dunia akademik, mengapa bentuk bela negara yang dicanangkan bersifat militeristik? Hal ini tidak relevan, karena seharusnya yang dicanangkan adalah pengabdian sesuai dengan profesi,” kritiknya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wammenhan) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan nantinya pendidikan militer lewat program bela negara tersebut akan diikuti dalam satu semester dan nilainya dimasukkan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang diambil mahasiswa. Wacana ini menjadi salah satu yang sedang didiskusikan Kemhan dengan Kemendikbud untuk dijalankan.

Menurut Wamenhan, kerja sama tersebut menjadi upaya pemerintah agar generasi milenial tak hanya hanya kreatif dan inovatif, tapi juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kecintaan generasi milenial terhadap negara bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam komponen cadangan (Komcad), seperti yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info